SulawesiPos.com – Badan Gizi Nasional atau BGN mencoret 76 sekolah mampu di Pulau Jawa dari daftar prioritas penerima program Makan Bergizi Gratis. Sekolah-sekolah itu mencakup 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan program MBG lebih tepat sasaran. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah mampu akan difokuskan kepada anak-anak dan kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan intervensi gizi.
“Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Agustina, sekolah-sekolah tersebut masuk kategori mampu berdasarkan sejumlah kriteria yang disusun BGN. Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi tanpa bantuan pemerintah.
“Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujarnya.
BGN menyatakan anggaran untuk sekolah yang tidak lagi menjadi prioritas akan dialihkan ke sasaran lain. Pemerintah berencana memperluas jangkauan MBG ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Selain daerah 3T, pengalihan juga diarahkan kepada kelompok rentan. Sasaran itu meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang mengalami kerentanan gizi.
“Karena itu pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” tutur Agustina.
Agustina menegaskan jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara. BGN masih memperbarui dan memverifikasi data penerima manfaat untuk memastikan sekolah maupun kelompok masyarakat yang berhak menerima program MBG.
Proses pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator itu meliputi kondisi sosial ekonomi, kerentanan gizi, serta akses terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
“Nanti angka itu masih akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya,” jelasnya.
BGN menyebut refocusing penerima manfaat dilakukan agar penggunaan anggaran negara dalam program MBG lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, intervensi gizi pemerintah diharapkan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya, karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” tutur Agustina.
Program MBG menjadi salah satu intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan. Melalui pemutakhiran data penerima, pemerintah berupaya mengarahkan bantuan kepada wilayah dan masyarakat dengan tingkat kebutuhan paling tinggi.
