Sulawesipos.com – Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tetap berjalan karena dinilai menjadi bagian dari mandat politik Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyebut program tersebut merupakan salah satu janji utama yang disampaikan Prabowo sebelum terpilih sebagai presiden.
Dilansir dari ANTARA, Qodari mengatakan Prabowo telah memaparkan visi dan misi kepada masyarakat sebelum mencalonkan diri sebagai presiden. Di dalam visi tersebut, terdapat sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis.
Menurut Qodari, kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden secara demokratis menunjukkan adanya mandat masyarakat untuk menjalankan program-program yang telah dijanjikan. Karena itu, pemerintah menilai MBG tidak dapat diminta berhenti begitu saja.
MBG Disebut Bagian dari Kontrak Politik Prabowo
Qodari menyebut program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari kontrak politik Prabowo dengan rakyat. Ia menilai program yang menjadi janji kampanye harus diberi ruang untuk dijalankan oleh pemerintah.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” kata Qodari.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan program MBG. Pemerintah mengakui adanya tantangan dalam implementasi, tetapi menilai persoalan tersebut harus dijawab dengan perbaikan, bukan penghentian program.
Qodari juga menyebut MBG memiliki tujuan sosial yang penting. Program tersebut disebut hadir untuk menjawab persoalan gizi anak-anak dan balita di Indonesia yang dapat memengaruhi tumbuh kembang mereka.
Pemerintah Buka Ruang Masukan untuk Perbaikan
Meski menegaskan program tetap berjalan, Qodari menyatakan pemerintah membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat. Masukan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih baik.
Menurutnya, tantangan dalam pelaksanaan MBG tidak semestinya menjadi dasar untuk menghentikan program. Pemerintah disebut akan terus memperbaiki tata kelola agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” jelasnya.
Qodari menilai perbaikan tata kelola menjadi jalan yang perlu ditempuh pemerintah. Dengan begitu, program prioritas tersebut tetap dapat dijalankan sambil menjawab kritik dan kendala teknis di lapangan.
Program Prabowo Diklaim untuk Jawab Masalah Masyarakat
Selain MBG, Qodari menyebut sejumlah program kerja Presiden Prabowo dirancang sebagai solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam strategis.
Menurut Qodari, pemerintah berupaya menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan itu disebut bagian dari agenda transformasi nasional.
Ia juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan. Program-program tersebut diklaim menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Qodari meminta masyarakat memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program tersebut selama masa jabatannya. Ia menilai pemerintah sedang berupaya melaksanakan solusi yang telah ditawarkan kepada rakyat.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” pungkas Qodari.
