SulawesiPos.com – Ketidakpastian mengenai waktu penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Sulawesi Selatan terus menjadi perhatian publik, terutama dengan mencuatnya dua nama kuat yang diprediksi akan bertarung memperebutkan kursi ketua, yakni Ilham Arief Sirajuddin dan Munafri Arifuddin.
Hingga saat ini, jadwal pasti pelaksanaan forum tertinggi partai berlambang pohon beringin di tingkat provinsi tersebut belum juga menemui titik terang.
Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhidin M Said yang sedianya ditugaskan di Sulsel untuk menggelar Musda, juga masih bungkam ketika ditanyai tentang pelaksanaan Musda partainya.
Menanggapi dinamika ini, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi memberikan pandangannya dari perspektif kelembagaan partai.
Menurutnya, kondisi Musda Golkar Sulsel yang belum terlaksana hingga hari ini sebenarnya mencerminkan karakteristik khas partai tersebut yang selalu mengedepankan aspek rekonsiliasi menuju aklamasi dibandingkan membiarkan terjadinya perpecahan terbuka.
“Dalam tradisi politik Golkar, proses konsolidasi memang membutuhkan waktu dan momentum yang sangat tepat agar seluruh faksi yang ada di dalam internal partai dapat terakomodasi secara merata,” jelas Endang, Jumat (15/5/2026).
Mantan Komisioner KPUD Makassar ini menekankan bahwa rekonsiliasi dalam tubuh Golkar bukan sekadar bentuk kompromi politik biasa, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme pelembagaan partai politik yang terus dijalankan secara konsisten, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.
Lebih lanjut, jika ditinjau dari kajian ilmu politik melalui teori pelembagaan partai, Endang Sari memaparkan bahwa sebuah partai yang mapan ditandai oleh kemampuannya dalam menjaga stabilitas internal serta kemahiran dalam mengelola konflik. Hal ini termasuk bagaimana partai mampu menyalurkan berbagai aspirasi melalui mekanisme yang teratur.
Oleh karena itu, Endang Sari berpendapat bahwa keterlambatan pelaksanaan Musda ini sebaiknya tidak dipandang sebagai tanda adanya krisis di internal Golkar Sulsel.
Sebaliknya, fenomena ini lebih merupakan upaya strategis dari partai untuk mencari momentum terbaik agar hasil dari musyawarah tersebut nantinya dapat diterima secara luas, baik oleh seluruh kader internal maupun oleh masyarakat umum.
“Kita tahu bersama sejarah panjang Golkar, yang menghindari polarisasi tajam dan selalu memilih jalan aklamasi sebagai bentuk legitimasi kolektifnya,” tutup Endang. (mn abdurrahman)
