SulawesiPos.com – Dewan Energi Nasional (DEN) menilai kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi menekan konsumsi nasional secara signifikan.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan skema pembatasan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan dan jenis kendaraan diperkirakan mampu mengurangi konsumsi BBM subsidi sekitar 10 hingga 15 persen.
“Kalau (pembatasannya) berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu, potensi hematnya berdasarkan hitungan kami itu 10–15 persen daripada volume,” ujar Satya dalam Sarasehan Energi, Jumat (15/5/2026).
Menurut Satya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan subsidi energi sekaligus meningkatkan efisiensi konsumsi energi nasional.
Selain pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, pemerintah juga tengah menyiapkan transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kilogram agar lebih tepat sasaran.
Penyaluran subsidi nantinya akan berbasis data masyarakat penerima bantuan dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang dengan data dari P3KE dan DTKS,” kata Satya.
Presiden Prabowo Pertimbangkan WFH untuk Hemat BBM di Tengah Ancaman Konflik Timur Tengah
DEN menilai reformasi subsidi energi penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global.
Pemerintah Dorong Elektrifikasi dan Biodiesel B50
DEN juga mendorong pengurangan konsumsi energi fosil melalui percepatan elektrifikasi, khususnya di sektor transportasi.
Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat pasokan energi domestik melalui optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan gas serta peningkatan pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel.
“Strategi ketiga adalah optimalisasi dari sisi pasokan,” ujar Satya.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan penerapan mandatori biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor solar nasional.
“Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol (impor) untuk solar kalau kita tingkatkan B50,” katanya.
Menurut Satya, seluruh strategi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mempertahankan stabilitas fiskal pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.
