SulawesiPos.com – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman di tengah percepatan penyaluran bantuan pangan yang dilakukan sekaligus dalam skema dua bulan (rapel).
Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Penyaluran bantuan tersebut menjangkau lebih dari 33 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.
Total kebutuhan yang disiapkan mencapai sekitar 664 ribu ton beras dan 132,9 juta liter minyak goreng bersubsidi MinyaKita, yang seluruhnya dipastikan tersedia dalam stok nasional.
Sementara itu, akibat stok melimbah, setiap penerima manfaat mendapatkan jatah untuk dua bulan sekaligus untuk periode Februari-Maret, yakni 20 kilogram beras dan 4 liter MinyaKita.
Direktur Pemasaran Perum Bulog, Febby Novita, menyebut pengawasan dilakukan secara langsung agar penyaluran tepat sasaran.
“Kami melakukan pengawasan langsung untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak, baik dari sisi jumlah maupun kualitas,” katanya dikutip Selasa (28/4/2026).
Hingga saat ini, penyaluran bantuan pangan nasional telah berjalan sekitar 20 persen dan terus dipercepat agar segera menjangkau seluruh penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
“Stok kami sangat terjaga. Masyarakat tidak perlu panic buying karena distribusi bantuan ini juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga di masyarakat,” pungkas Febby.
Stok Melimpah, Bulog Kekurangan Gudang
Sementara itu, pemerintah juga mencatat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada pada posisi sangat kuat.
Per April 2026, stok beras nasional tercatat menembus lebih dari 5 juta ton, yang menjadi salah satu level tertinggi dalam sejarah pengelolaan pangan Indonesia.
Kondisi tersebut membuat kapasitas gudang Bulog di sejumlah daerah tidak sepenuhnya mencukupi, sehingga sebagian stok harus disimpan di gudang sewaan milik pihak ketiga.
Pemerintah pun terus melakukan penambahan kapasitas penyimpanan untuk menjaga kelancaran distribusi dan pengelolaan stok.
Lonjakan cadangan ini turut memperkuat keyakinan pemerintah bahwa Indonesia semakin menuju kemandirian pangan.
Bahkan, terdapat optimisme bahwa impor beras dapat ditekan pada 2026 seiring melimpahnya produksi dalam negeri.
Secara terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kondisi stok saat ini mencerminkan kuatnya produksi petani nasional.
“Gudang Bulog saat ini penuh oleh beras hasil produksi petani dalam negeri, gudang-gudang swasta yang disewa juga mengalami kondisi serupa,” ungkap Rizal.
