SulawesiPos.com – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritik fenomena tingginya harga buku di Indonesia yang dinilai membuat akses terhadap bahan bacaan semakin sulit bagi masyarakat.
Ia menilai kondisi tersebut bahkan membuat buku perlahan berubah dari kebutuhan dasar pendidikan menjadi barang yang terkesan mewah, terutama bagi masyarakat di luar Pulau Jawa.
Fikri menilai keluhan masyarakat terkait mahalnya harga buku menjadi indikasi bahwa amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan belum berjalan secara optimal.
“Sebenarnya buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen. Namun, kalau di bawah (masyarakat) masih dikeluhkan mahal, berarti tidak sesuai dengan amanah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Kita perlu evaluasi agar semangat buku bermutu, murah, dan merata ini benar-benar terwujud,” ujar Fikri, dikutip dari Parlementaria, Senin (9/3/2026).
Politisi Fraksi PKS tersebut juga menyoroti dampak sistemik dari mahalnya harga buku terhadap tingkat literasi masyarakat.
Menurutnya, jika buku semakin sulit dijangkau, minat baca masyarakat berpotensi menurun drastis. Hal ini dinilai dapat memperburuk kondisi literasi nasional yang selama ini masih menjadi tantangan di Indonesia.
Fikri juga menyinggung kebijakan digitalisasi pendidikan yang menurutnya masih belum memiliki arah yang jelas jika dibandingkan dengan beberapa negara lain.
Ia menilai pemerintah belum menunjukkan sikap tegas terkait penggunaan media sosial atau perangkat digital dalam lingkungan pendidikan.
“Kita memang ada alasan era digitalisasi, tapi kebijakannya masih ngambang. Tidak seperti Australia yang tegas melarang medsos di sekolah, kita tidak ada sikap itu. Maka, satu-satunya cara adalah dengan buku fisik,” tegasnya.
Selain harga, Fikri juga menyoroti persoalan distribusi buku ke wilayah luar Pulau Jawa yang dinilai masih belum merata.
Ia menjelaskan bahwa biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang sering membuat ongkos pengiriman buku ke daerah lebih mahal dibanding harga buku itu sendiri.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan ironi yang seharusnya segera diatasi melalui kebijakan fiskal pemerintah.
“Kalau memang solusi Menteri Pendidikan adalah ‘pelajaran mendalam’, ya sarana utamanya buku harus dipenuhi. Jika masih mahal, pemerintah wajib memberikan subsidi. Jika belum merata, distribusikan secara adil sampai ke pelosok Papua,” pungkas Fikri.
