SulawesiPos.com — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menyoroti adanya celah pengawasan (blind spot) pada pertahanan udara di wilayah Indonesia Timur. Kondisi ini dinilai rawan dan berpotensi membuka peluang bagi pesawat asing untuk melakukan intersepsi tanpa terdeteksi.
Hal tersebut ditegaskan legislator dapil Sulawesi Selatan 1, saat mengikuti kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Markas Komando Operasi Udara (Koopsud) II Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026).
“Kita tidak ingin lagi ada blind spot yang membuat bisa ada intersepsi dari warga negara lain atau dari pesawat lain,” ujar politisi yang akrab disapa Deng Ical ini.
Urgensi Penguatan Wilayah Udara Koopsud II
Mengingat besarnya tanggung jawab geografis di kawasan tersebut, Syamsu mengingatkan bahwa Koopsud II Makassar memegang kendali atas sepertiga wilayah udara Indonesia. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dan kontrol ruang udara di wilayah timur sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Menurutnya, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan teknologi yang ada saat ini, seperti Ground Control Interception (GCI) konvensional.
Usulkan Teknologi AWACS dan Antisipasi UAV
Untuk menutup celah tersebut, Syamsu mengusulkan agar TNI Angkatan Udara (AU) segera meningkatkan teknologi kedirgantaraan, salah satunya dengan menghadirkan sistem radar terbang modern.
“Bukan hanya sekadar GCI, tetapi juga mungkin ada teknologi seperti AWACS (Airborne Early Warning and Control System), sehingga kedepannya Indonesia Timur itu bisa menjaga Indonesia secara keseluruhan,” jelasnya.
Sebagai penutup, ia juga menekankan pentingnya kesiapan teknologi pertahanan dalam mendeteksi ancaman modern lainnya, seperti drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV), serta entitas udara asing lainnya yang berpotensi mengganggu kedaulatan NKRI.
“Kita tidak menginginkan hal itu (pelanggaran kedaulatan) terjadi, tetapi kita harus bersiap,” tutup mantan Wakil Wali Kota Makassar ini.
