SulawesiPos.com – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan mulai memasuki tahap pendataan lapangan yang dilakukan secara door to door di seluruh kabupaten dan kota. Menjelang pelaksanaannya, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menerima jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel di Rumah Jabatan Wakil Gubernur di Makassar, Senin (22/6/2026), untuk membahas kesiapan dan tantangan pelaksanaan sensus tersebut.
Pertemuan itu menyoroti peran strategis data ekonomi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi agenda nasional yang bertujuan memetakan aktivitas usaha dan dinamika ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan.
Dalam forum tersebut, BPS Sulsel memaparkan bahwa proses pendataan dilakukan langsung ke lapangan oleh petugas yang telah dilatih sesuai standar nasional.
Metode ini digunakan untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil pelaku usaha di masyarakat.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa kualitas data menjadi faktor kunci dalam penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Ia menilai, sensus ini juga menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi program Satu Data Indonesia di daerah.
“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pendataan, terutama dengan memberikan informasi yang benar saat petugas sensus mendatangi rumah atau pelaku usaha.
Sementara itu, Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menjelaskan bahwa sensus ini menghadapi tantangan teknis di lapangan, seperti akses ke kawasan padat penduduk hingga lingkungan perumahan yang tertutup.
Meski demikian, ribuan petugas telah disebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk memastikan pendataan berjalan menyeluruh.
Menurutnya, setiap proses wawancara sensus membutuhkan waktu sekitar 30 menit karena mencakup berbagai variabel aktivitas ekonomi yang cukup detail.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk memberikan data secara terbuka dan akurat demi hasil yang optimal.
Aryanto menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, serta evaluasi pertumbuhan sektor usaha di Indonesia.
