SulawesiPos.com – Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPD II Golkar Makassar, Barly RM, meluruskan makna diskresi yang diberikan DPP Partai Golkar kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk mengikuti kontestasi Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Menurut Barly, diskresi bukan “surat sakti” yang otomatis menjadikan IAS sebagai ketua, melainkan sebatas izin administratif agar dapat ikut bertarung dalam Musyawarah Daerah atau Musda.
Barly yang dikonfirmasi SulawesiPos, menyebut muncul kesalahpahaman di ruang publik setelah keluarnya surat diskresi dari DPP Golkar untuk IAS. Ia menilai sebagian kalangan keliru bila menganggap diskresi sebagai perintah mutlak dari pusat yang langsung menentukan hasil kontestasi.
Menurut Barly, dalam mekanisme internal Partai Golkar, diskresi memiliki makna yang sangat teknis. Diskresi, kata dia, merupakan instrumen pengecualian administratif yang diberikan Ketua Umum DPP kepada kader yang ingin maju dalam Musda, tetapi belum memenuhi syarat standar keanggotaan atau kepengurusan.
Ia menjelaskan, syarat yang dimaksud umumnya terkait durasi minimal lima tahun sebagai pengurus aktif. Karena itu, diskresi disebut hanya berfungsi membuka jalan administrasi bagi seorang kader agar dapat lolos verifikasi pencalonan.
Barly menilai pemberian diskresi kepada IAS menunjukkan adanya pengakuan atas potensi dan loyalitas kader tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa diskresi tidak bisa dimaknai sebagai bentuk penentuan pemenang oleh DPP.
“Diskresi bukanlah jaminan kemenangan, melainkan kunci pembuka pintu administrasi,” ujar Barly dalam keterangannya.
Ia menambahkan, setelah syarat administratif terbuka, proses sesungguhnya justru baru dimulai. Pada tahap itulah, kata dia, seluruh kandidat harus meyakinkan para pemilik suara di Musda, mulai dari utusan DPD, DPC, hingga unsur organisasi sayap partai.
Menurut Barly, pemenang dalam Musda Golkar tetap ditentukan oleh kekuatan konsolidasi, visi, serta kemampuan membangun dukungan di tingkat kader. Karena itu, ia menolak anggapan bahwa surat diskresi memiliki kekuatan untuk membelokkan suara peserta Musda.
“Diskresi hanya memastikan IAS boleh bertarung; tetapi apakah IAS menang, sepenuhnya bergantung pada konsolidasi, visi-misi, dan dukungan basis massa di tingkat akar rumput Sulsel,” katanya.
Barly juga mengingatkan bahwa memaknai diskresi sebagai perintah untuk menjadikan seseorang ketua justru berpotensi mencederai prinsip demokrasi internal partai. Menurut dia, Golkar selama ini dibangun di atas asas musyawarah, mufakat, dan kompetisi yang adil.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen Golkar Sulsel menyikapi keluarnya diskresi dengan kepala dingin. Bagi pendukung IAS, menurut dia, momentum itu semestinya dipakai untuk membuktikan dukungan di tingkat lokal, sedangkan bagi rival politik menjadi tantangan untuk bertarung secara sehat tanpa membangun narasi konspirasi.
Di akhir keterangannya, Barly menekankan bahwa yang paling penting adalah menjaga soliditas Golkar Sulsel dan tetap menjunjung konstitusi partai. Siapa pun yang nantinya terpilih dalam Musda, kata dia, harus lahir dari proses demokratis yang diterima seluruh kader.
