SulawesiPos.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah kini mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah perusahaan aplikator ojek online melalui entitas Danantara.
Langkah ini dinilai membuka ruang intervensi negara dalam menentukan kebijakan yang lebih berpihak pada pengemudi ojol, khususnya terkait sistem kerja dan pembagian pendapatan.
“Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham,” ujar Dasco, Jumat (1/5/2026).
Sebagai langkah awal, DPR mendorong penurunan persentase potongan biaya yang selama ini dibebankan kepada pengemudi.
Dasco menyebut potongan yang sebelumnya berada di kisaran 10 hingga 20 persen akan ditekan menjadi sekitar 8 persen.
“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator… sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bersih pengemudi ojol yang selama ini kerap mengeluhkan tingginya potongan.
Selain persoalan potongan, status pengemudi ojol apakah sebagai pekerja atau mitra masih dalam tahap pembahasan dan simulasi.
DPR menegaskan bahwa keputusan terkait status ini tidak akan diambil sepihak, melainkan melibatkan organisasi dan komunitas ojol.
Negara Dorong Kebijakan Lebih Berpihak
Keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham disebut menjadi instrumen strategis untuk mendorong perubahan kebijakan di dalam perusahaan aplikator.
Dengan posisi tersebut, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja di sektor ekonomi digital.
“Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” pungkas Dasco.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan DPR seperti Saan Mustopa, Habiburokhman, Putih Sari, dan Obon Tabroni.
Dari pihak buruh, hadir aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat bersama berbagai organisasi pekerja, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil.
