SulawesiPos.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, akhirnya angkat bicara menyusul gelombang demonstrasi besar yang melibatkan sekitar 3.000 massa pada Selasa (21/4/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan publik yang menuai kritik luas.
Melalui akun Instagram pribadinya, Rudy menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.
Langkah ini diambil setelah publik menyoroti rencana renovasi rumah jabatan bernilai fantastis serta dugaan praktik nepotisme di lingkungan pemerintah provinsi.
Salah satu isu utama yang memicu kemarahan publik adalah alokasi anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Anggaran tersebut mencakup puluhan item, termasuk fasilitas yang dinilai tidak mendesak seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Rudy menjelaskan bahwa rencana anggaran tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, ia tetap mengambil tanggung jawab penuh.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ujar Rudy di Instagram pribadinya, dikutip Senin (27/4/2026).
Sebagai bentuk tanggung jawab, Rudy menyatakan akan membiayai sendiri fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
“Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tambahnya.
Ia juga memastikan seluruh anggaran renovasi akan diaudit ulang secara terbuka agar dapat diawasi publik.
Janji Hapus Nepotisme di Lingkungan Pemprov
Selain soal anggaran, isu keterlibatan keluarga dalam pemerintahan turut memicu kritik keras dari masyarakat.
Salah satu yang disorot adalah posisi strategis yang diisi kerabat dekatnya.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menyatakan akan menghapus peran keluarga dalam struktur pemerintahan, termasuk mencopot Hijrah Mas’ud dari jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
“Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan,” tegasnya.
Aksi demonstrasi sebelumnya diwarnai kehadiran mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga kelompok masyarakat adat yang mengepung kantor gubernur di Samarinda.
Massa membawa tuntutan penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan salah satu pesan utama berbunyi “Jabatan Publik bukan Warisan Keluarga”.
Situasi sempat memanas akibat ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan.
Selain itu, gaya hidup pejabat juga ikut disorot, termasuk pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan.
Melalui langkah-langkah yang diumumkan, Rudy berharap kepercayaan masyarakat dapat kembali pulih.
Ia juga meminta dukungan publik agar program pemerintah ke depan lebih berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur.
