SulawesiPos.com – Kebijakan kerja dari rumah work from home (WFH) yang mulai diterapkan pemerintah sejak tanggal 1 April 2026 sebagai respons atas krisis energi global dinilai mampu memberikan efisiensi signifikan terhadap anggaran operasional pemerintah daerah.
Pandangan tersebut disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin, Adnan Nasution, mengatakan kebijakan ini relevan diterapkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu lonjakan harga energi dan potensi gangguan pasokan.
“WFH itu memang efektif dan efisien. Kebijakan ini membantu mengefisiensikan dana, baik di kas provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya pada SulawesiPos.com saat diwawancarai pada Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, penghematan dapat terjadi dari berbagai aspek operasional, mulai dari konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas pegawai, hingga pengurangan penggunaan listrik kantor, pendingin ruangan (AC), dan kebutuhan operasional lainnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan penilaian Institute for Essential Services Reform (IESR) yang menyebut kebijakan WFH dapat menekan mobilitas komuter dan membantu mengendalikan konsumsi BBM, khususnya di wilayah perkotaan.
Namun, IESR juga mengingatkan bahwa dampaknya terhadap konsumsi energi nasional secara keseluruhan tetap terbatas.
Faktor Keberhasilan WFH
Adnan menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi di masing-masing daerah.
Tanpa dukungan sistem digital yang memadai, implementasi WFH justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik.
“Kalau pemerintah tidak punya sarana dan prasarana yang mendukung, pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu. Ini yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem kerja jarak jauh tetap mampu menjaga standar pelayanan yang sama seperti saat bekerja di kantor.
WFH Hanya Strategi Jangka Pendek
Di sisi lain, kebijakan WFH dinilai dapat menjadi bagian dari strategi jangka pendek dalam menghadapi tekanan energi global.
Namun, untuk jangka panjang, pemerintah tetap perlu mendorong kebijakan struktural yang lebih luas, seperti penguatan transportasi publik dan efisiensi energi.
“WFH ini bagus sebagai langkah awal, tapi tidak bisa jadi satu-satunya solusi. Harus ada kebijakan lain yang lebih komprehensif,” tegasnya.
