WFH

Pemerintah Kabupaten Bone mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu. Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mengatur mobilitas pegawai sekaligus menekan beban anggaran operasional daerah

Mendiktisaintek mendorong kampus mempercepat digitalisasi perkuliahan dan membuka peluang WFH bagi dosen untuk meningkatkan efisiensi.

Kebijakan kerja dari rumah work from home (WFH) yang mulai diterapkan pemerintah sejak tanggal 1 April 2026 sebagai respons atas krisis energi global dinilai mampu memberikan efisiensi signifikan terhadap anggaran operasional pemerintah daerah.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah mendorong skema kerja fleksibel, termasuk satu hari work from home (WFH) per pekan, merupakan langkah rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.

Kebijakan work from home (WFH) resmi diberlakukan mulai April 2026 sebagai strategi hemat energi. Namun, pemerintah menegaskan WFH bukan hari libur. ASN diawasi ketat, wajib respons cepat, dan terancam sanksi jika melanggar.

Menaker Yassierli menegaskan kebijakan WFH pekerja swasta tidak mengurangi gaji dan cuti. Perusahaan juga didorong manfaatkan momentum untuk efisiensi energi.

Pemerintah mengecualikan sejumlah sektor dari kebijakan WFH ASN setiap Jumat. Layanan publik dan pejabat tertentu tetap wajib bekerja dari kantor. Simak daftarnya.

"Target kinerja ASN yang WFH hasilnya akan dievaluasi atasan langsungnya, lalu atasannya diawasi lagi oleh pejabat berwenang, merujuk pengalaman di masa pandemi, semua layanan bisa tercapai, tidak peduli dia bekerja dari mana," ujar Jufri Rahman.

Kebijakan WFH ASN setiap Jumat berpotensi menghemat APBN hingga Rp 6,2 triliun dari kompensasi BBM. Simak dampaknya bagi mobilitas dan pengeluaran masyarakat.

Pemerintah menyiapkan sanksi bagi ASN yang melanggar kebijakan WFH setiap Jumat. Aturan teknis sedang disusun untuk memastikan efektivitas dan pengawasan.

Pemerintah resmi menetapkan WFH ASN setiap Jumat. Layanan publik tetap berjalan normal, dengan sejumlah sektor wajib tetap bekerja dari kantor. Simak detailnya.

Di tengah ancaman krisis energi global akibat konflik Timur Tengah, pemerintah mulai melirik kebijakan WFH. Dari sekadar wacana hingga hampir diputuskan, langkah ini dinilai mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen tanpa mengganggu ekonomi

Pemerintah memastikan kebijakan work from home (WFH) akan segera diberlakukan usai Lebaran 2026. Dari sekadar wacana di tengah krisis energi global, kini WFH resmi menjadi strategi nasional untuk menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga stabilitas ekon

Anggota DPR, Ateng Sutisna menilai wacana WFH untuk menekan konsumsi BBM belum tentu efektif dan berpotensi berdampak pada ekonomi. Pemerintah diminta fokus pada subsidi tepat sasaran.

Pemerintah akan menerapkan WFH setiap Jumat bagi ASN setelah Idulfitri 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menghemat BBM hingga 20% dan menjaga produktivitas kerja.

Pemerintah telah memutuskan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu bagi ASN. Skema ini bertujuan menghemat BBM hingga 20% dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

Pemerintah menyepakati penerapan work from home satu hari per pekan sebagai upaya penghematan BBM. Kebijakan ini tinggal menunggu persetujuan Presiden sebelum diumumkan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung kebijakan WFH pasca-Lebaran untuk menghemat BBM, namun mengingatkan agar sektor industri tetap berjalan.

Pemerintah akan menerapkan WFH satu hari dalam sepekan untuk ASN dan sektor tertentu setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja dan hemat BBM.

WFH dijadikan strategi pemerintah untuk menekan konsumsi BBM hingga 20 persen di tengah tekanan harga energi global.

Menkeu Purbaya menyebut kebijakan WFH satu hari sepekan berpotensi menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen dan mulai diterapkan usai Lebaran.

WFH satu hari sepekan diproyeksikan mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah efisiensi energi nasional.

DPR mendukung WFH ASN untuk hemat BBM, namun meminta pemerintah menyusun skema yang jelas dan tetap menjaga pelayanan publik.