Overview
- PDIP akan menyelenggarakan Rakernas di Jakarta Utara pada Jumat-Minggu, 10-12 Januari 2026.
- DPP PDIP menjelaskan pasti akan ada pembahasan mengenai UU Pilkada dalam Agenda Rakernas
- PDIP memastikan sikap Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mendukung Pilkada langsung dan dijadikan pegangan kader partai
SulawesiPos.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 10-12 Januari 2026, akhir pekan ini.
DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus menyebutkan peluang dibahasnya wacana pilkada lewat DPRD Rakernas nantinya.
“Pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan. Namun, kami enggak mendahului lah. Tapi kan pasti semua isu yang hidup di masyarakat akan jadi perbincangan kita,” kata Deddy di Jakarta, Rabu (07/01/2026).
Deddy menegaskan, sampai saat ini belum ada lobi-lobi resmi yang dilakukan pihak partai lain terhadap partainya.
Meskipun wacana ini terus menguat di ruang publik, Deddy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada lobi-lobi politik resmi yang dilakukan oleh pihak manapun kepada PDIP.
Ia mengakui ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
“Kalau ngobrol-ngobrol sudah. Tapi dalam konteks lobi-lobi saya kira belum ada,” katanya.
Anggota Komisi II DPR RI ini juga memastikan persatuan Fraksinya di parlemen tetap terjaga.
Ia juga menegaskan sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait dengan pilkada langsung dan sudah menjadi pegangan seluruh kader.
“Sikap ketua umum kami jelas. Siapa yang berani berbeda?” tegasnya.
Menanggapi kemungkinan penguatan koalisi pemerintah jika sistem Pilkada tidak langsung disahkan, PDIP menyatakan tidak khawatir akan potensi isolasi politik di tingkat daerah.
Deddy menegaskan bahwa prinsip demokrasi jauh lebih berharga daripada sekadar bagi-bagi kekuasaan di tingkat elite.
“Mereka pasti berharap kami ikut masuk. Namun, kami tidak mungkin meninggalkan rakyat,” ujarnya.
Deddy mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak sejarah saat kepala daerah dipilih oleh DPRD, namun sistem tersebut akhirnya ditinggalkan setelah melalui proses evaluasi panjang karena dianggap menjauhkan rakyat dari pemimpinnya.
Menurutnya, alasan-alasan yang diajukan untuk kembali ke sistem lama sangat lemah dan mudah dibantah secara logis maupun akademis.
“Kita sudah pernah mengalami pemilihan oleh DPRD dan kita buang itu. Alasan untuk kembali ke sana itu sangat mudah dibantah dan tidak cukup kuat,” pungkas Deddy, menutup pernyataan dengan penegasan bahwa PDIP akan tetap pada pendirian Pilkada langsung.
