Lima Asosiasi Rokok Elektronik Minta Perlindungan, Tolak Larangan Total

SulawesiPos.com – Lima asosiasi industri rokok elektronik nasional meminta pemerintah melindungi pelaku usaha dan pekerja legal di tengah wacana pelarangan total vape. Permintaan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (16/11/2026) dan diberitakan pada Selasa (17/11/2026), bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, melindungi anak, dan memperkuat kepatuhan industri.

Kelima asosiasi tersebut ialah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Mereka menilai penegakan hukum perlu diarahkan kepada pelanggar aturan dan pengedar produk ilegal, bukan menyamaratakan pelaku usaha yang beroperasi sesuai ketentuan. Industri menyebut ekosistem rokok elektronik menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung dan menopang penghidupan sekitar satu juta orang, termasuk keluarga pekerja.

Pakta Integritas Tiga Komitmen

Pakta yang ditandatangani lima asosiasi memuat tiga komitmen utama. Pertama, mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada produk atau perangkat rokok elektronik.

Kedua, mencegah akses dan penjualan produk kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun. Ketiga, memperkuat kepatuhan serta pengawasan terhadap regulasi pemerintah yang berlaku.

BACA JUGA:  Prakiraan Cuaca Sulsel Hari Ini Minggu 27 September 2026: Cerah Pagi, Hujan Mengintai Tujuh Wilayah

Ketua APVINDO Enggar Dwi mengatakan tekanan terhadap industri tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pekerja di sepanjang rantai produksi, distribusi, pergudangan, ritel, dan layanan pendukung.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya,” ujar Enggar dalam keterangan yang dikutip Tirto.

Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menyatakan asosiasinya menolak penyalahgunaan narkotika dan memastikan anggota tidak menjual produk yang mengandung zat terlarang. Ia juga meminta ruang bagi industri legal untuk mengembangkan produk dalam negeri dan pasar ekspor.

Wacana Larangan Muncul Setelah Fatwa MUI

Perdebatan mengenai larangan total menguat setelah Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November. Fatwa itu menyatakan penggunaan, penyalahgunaan untuk narkotika, produksi, dan perdagangan rokok elektronik sebagai haram.

MUI juga merekomendasikan Presiden dan DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari wacana kebijakan, sedangkan aturan pemerintah yang berlaku saat ini masih mengatur pembatasan penjualan dan pengawasan rokok elektronik.

Kementerian Kesehatan menyebut PP Nomor 28 Tahun 2024 melarang penjualan rokok elektronik kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, serta melarang penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Penjualan melalui situs web, aplikasi komersial, dan media sosial juga dibatasi, kecuali terdapat verifikasi usia.

BACA JUGA:  Konvoi 13 Pelajar di Gowa Diduga Salah Sasaran, Dua Orang Dibacok

Di sisi fiskal, rokok elektronik masih tercakup sebagai hasil tembakau yang dikenai pajak rokok berdasarkan PMK Nomor 26 Tahun 2026. Kerangka tersebut menunjukkan adanya pengaturan dan pemungutan negara terhadap produk, meski tidak menghapus kewajiban pelaku usaha memenuhi ketentuan kesehatan, cukai, dan perlindungan anak.

Surat itu meminta bupati dan wali kota melarang penggunaan vape oleh ASN, non-ASN, karyawan BUMD, dan pelajar di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga diimbau menerbitkan larangan penggunaan serta peredaran vape di sekolah, kampus, dan pesantren.

Pemerintah Provinsi Sulsel menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah antisipatif untuk melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang. Kebijakan lokal ini menyasar penggunaan dan peredaran di lingkungan tertentu, bukan pengumuman larangan total terhadap seluruh industri rokok elektronik.

Kekhawatiran soal penyalahgunaan vape juga pernah disampaikan BNNP Sulsel. RRI melaporkan, hingga Maret 2026 terdapat 25 siswa aktif yang mengikuti rehabilitasi akibat penggunaan sinte dalam liquid vape, berdasarkan data BNNP Sulsel.

BACA JUGA:  Pertamina Tambah Pasokan BBM di Sulsel Imbas Lonjakan Permintaan

Koordinator Rehabilitasi BNNP Sulsel Sudarianto menjelaskan sebagian pengguna tidak mengetahui adanya zat terlarang dalam cairan yang mereka konsumsi.

“Tapi ya disusupi itulah banyak yang tidak tahu kalau ada isinya,” ujar Sudarianto dalam dialog RRI Makassar.

Data tersebut merujuk pada kasus sinte dalam liquid vape dan tidak dapat digeneralisasi sebagai bukti bahwa seluruh produk rokok elektronik mengandung narkotika. Namun, temuan itu menjelaskan alasan pencegahan penyalahgunaan dan verifikasi rantai penjualan menjadi bagian penting dari pakta yang ditawarkan asosiasi.

Pemkot Makassar sebelumnya juga memperkuat pengawasan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok hingga tingkat kecamatan. Pengawasan tersebut mencakup perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok dan bahaya produk tembakau.

Kelima asosiasi menyatakan siap berdialog dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka meminta penertiban produk ilegal, perlindungan anak, dan pemberantasan narkotika berjalan bersamaan dengan kepastian hukum bagi usaha serta pekerja yang memenuhi aturan.

SulawesiPos.com – Lima asosiasi industri rokok elektronik nasional meminta pemerintah melindungi pelaku usaha dan pekerja legal di tengah wacana pelarangan total vape. Permintaan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (16/11/2026) dan diberitakan pada Selasa (17/11/2026), bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, melindungi anak, dan memperkuat kepatuhan industri.

Kelima asosiasi tersebut ialah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

Mereka menilai penegakan hukum perlu diarahkan kepada pelanggar aturan dan pengedar produk ilegal, bukan menyamaratakan pelaku usaha yang beroperasi sesuai ketentuan. Industri menyebut ekosistem rokok elektronik menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung dan menopang penghidupan sekitar satu juta orang, termasuk keluarga pekerja.

Pakta Integritas Tiga Komitmen

Pakta yang ditandatangani lima asosiasi memuat tiga komitmen utama. Pertama, mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika pada produk atau perangkat rokok elektronik.

Kedua, mencegah akses dan penjualan produk kepada masyarakat berusia di bawah 21 tahun. Ketiga, memperkuat kepatuhan serta pengawasan terhadap regulasi pemerintah yang berlaku.

BACA JUGA:  Pria di Makassar Cabuli Gadis 12 Tahun, Aksi Dilakukan Berulang Kali

Ketua APVINDO Enggar Dwi mengatakan tekanan terhadap industri tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pekerja di sepanjang rantai produksi, distribusi, pergudangan, ritel, dan layanan pendukung.

“Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya,” ujar Enggar dalam keterangan yang dikutip Tirto.

Ketua Umum PPEI Daniel Purwanto menyatakan asosiasinya menolak penyalahgunaan narkotika dan memastikan anggota tidak menjual produk yang mengandung zat terlarang. Ia juga meminta ruang bagi industri legal untuk mengembangkan produk dalam negeri dan pasar ekspor.

Wacana Larangan Muncul Setelah Fatwa MUI

Perdebatan mengenai larangan total menguat setelah Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November. Fatwa itu menyatakan penggunaan, penyalahgunaan untuk narkotika, produksi, dan perdagangan rokok elektronik sebagai haram.

MUI juga merekomendasikan Presiden dan DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari wacana kebijakan, sedangkan aturan pemerintah yang berlaku saat ini masih mengatur pembatasan penjualan dan pengawasan rokok elektronik.

Kementerian Kesehatan menyebut PP Nomor 28 Tahun 2024 melarang penjualan rokok elektronik kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, serta melarang penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Penjualan melalui situs web, aplikasi komersial, dan media sosial juga dibatasi, kecuali terdapat verifikasi usia.

BACA JUGA:  PWI dan IKWI Sulsel Semarakkan HUT RI ke-81, Ada Lomba Tekan Balon Suami-Istri

Di sisi fiskal, rokok elektronik masih tercakup sebagai hasil tembakau yang dikenai pajak rokok berdasarkan PMK Nomor 26 Tahun 2026. Kerangka tersebut menunjukkan adanya pengaturan dan pemungutan negara terhadap produk, meski tidak menghapus kewajiban pelaku usaha memenuhi ketentuan kesehatan, cukai, dan perlindungan anak.

Surat itu meminta bupati dan wali kota melarang penggunaan vape oleh ASN, non-ASN, karyawan BUMD, dan pelajar di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga diimbau menerbitkan larangan penggunaan serta peredaran vape di sekolah, kampus, dan pesantren.

Pemerintah Provinsi Sulsel menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah antisipatif untuk melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkoba dan dampak kesehatan jangka panjang. Kebijakan lokal ini menyasar penggunaan dan peredaran di lingkungan tertentu, bukan pengumuman larangan total terhadap seluruh industri rokok elektronik.

Kekhawatiran soal penyalahgunaan vape juga pernah disampaikan BNNP Sulsel. RRI melaporkan, hingga Maret 2026 terdapat 25 siswa aktif yang mengikuti rehabilitasi akibat penggunaan sinte dalam liquid vape, berdasarkan data BNNP Sulsel.

BACA JUGA:  Prakiraan Cuaca Sulsel Hari Ini Minggu 27 September 2026: Cerah Pagi, Hujan Mengintai Tujuh Wilayah

Koordinator Rehabilitasi BNNP Sulsel Sudarianto menjelaskan sebagian pengguna tidak mengetahui adanya zat terlarang dalam cairan yang mereka konsumsi.

“Tapi ya disusupi itulah banyak yang tidak tahu kalau ada isinya,” ujar Sudarianto dalam dialog RRI Makassar.

Data tersebut merujuk pada kasus sinte dalam liquid vape dan tidak dapat digeneralisasi sebagai bukti bahwa seluruh produk rokok elektronik mengandung narkotika. Namun, temuan itu menjelaskan alasan pencegahan penyalahgunaan dan verifikasi rantai penjualan menjadi bagian penting dari pakta yang ditawarkan asosiasi.

Pemkot Makassar sebelumnya juga memperkuat pengawasan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok hingga tingkat kecamatan. Pengawasan tersebut mencakup perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok dan bahaya produk tembakau.

Kelima asosiasi menyatakan siap berdialog dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka meminta penertiban produk ilegal, perlindungan anak, dan pemberantasan narkotika berjalan bersamaan dengan kepastian hukum bagi usaha serta pekerja yang memenuhi aturan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru