SulawesiPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha integrator untuk melindungi peternak ayam ras petelur rakyat. Langkah ini dilakukan menyusul tekanan harga telur di tingkat peternak dan tingginya biaya produksi.
Selain memperketat pengawasan tata kelola usaha perunggasan, Kementerian Pertanian (Kementan) juga menyalurkan jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu peternak menekan biaya pakan.
Pengawalan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Regulasi ini mengatur tata kelola usaha perunggasan, termasuk peran pelaku usaha integrasi, koperasi, dan peternak.
Dukungan penyaluran jagung SPHP dirasakan langsung oleh peternak rakyat di Blitar. Ketua Koperasi Berkah Telur Blitar, Yesi Yuni Asuti, mengatakan program tersebut membantu peternak mendapatkan bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.
Saat ini, harga jagung di luar program SPHP mencapai Rp7.800-Rp7.900 per kilogram.
Sementara itu, jagung yang diperoleh melalui Bulog hanya dibanderol Rp5.000 per kilogram.
“Jagung yang di luar itu kita belinya sudah Rp7.800-Rp7.900 saat ini. Sedangkan kita membeli kepada Bulog harganya Rp5.000. Makanya ini sangat membantu kami,” ujar Yesi di Blitar, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, harga jagung SPHP belum sepenuhnya mengatasi persoalan peternak.
Pasalnya, harga telur di tingkat peternak juga sedang mengalami penurunan sehingga biaya produksi masih sulit tertutupi.
“Walaupun dengan harga telur yang saat ini masih jatuh, dengan harga jagung Rp5.000 pun kami masih merugi. Tapi minimal ini bisa membantu kami untuk melanjutkan hidup,” katanya.
Selain persoalan harga pakan, peternak juga meminta pemerintah memastikan pengaturan usaha integrator berjalan sesuai ketentuan.
Aspirasi tersebut telah disampaikan Yesi bersama perwakilan peternak kepada Mentan Amran dalam pertemuan di Jakarta pada 27 Oktober 2026.
Dalam pertemuan itu, Amran meminta persoalan yang disampaikan peternak dibahas lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH). Yesi mengatakan Kementan kemudian memfasilitasi pembahasan lanjutan hingga menyampaikan surat kepada pihak integrator.
“Alhamdulillah tanggal 27 kita diundang ke Jakarta dan kami berkesempatan menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri. Kemudian Bapak meminta untuk membahas ini dengan Bapak Dirjen. Kami difasilitasi untuk bertemu dengan Bapak Dirjen dan juga bapak-bapak yang berkepentingan di situ,” jelasnya.
Menurut Yesi, tindak lanjut tersebut penting untuk menjaga ruang pemasaran bagi peternak rakyat.
Ia berharap produksi telur peternak mandiri tetap memiliki akses yang memadai ke pasar rakyat, sedangkan kegiatan usaha integrator berjalan sesuai koridor regulasi.
“Kalau memang menurut Permentan 10 Tahun 2024 ini budidayanya untuk ekspor, harusnya memang tidak dijual di pasar becek. Biarkan pasar becek itu adalah produksi dari telur-telur kami peternak rakyat,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan pengaturan tersebut harus disertai pengawasan langsung di lapangan agar ketentuan yang disampaikan kepada pelaku usaha benar-benar dijalankan.
Hal senada disampaikan Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTMT, Eti Marlina.
Organisasi tersebut menaungi asosiasi dan koperasi peternak di Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek.
Eti yang juga menjabat Ketua Koperasi BPKB Bina Peternak Karya Bersama mengapresiasi dukungan pemerintah melalui penyaluran jagung SPHP dan upaya membangun ekosistem petani serta peternak.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Pertanian, Perum Bulog dan jajaran atas penyaluran jagung SPHP SK-1, SK-2, dan SK-3. Kami berharap di tahun 2027 tetap ada penyaluran jagung SPHP dan seterusnya,” ujar Eti.
Menurutnya, penguatan ekosistem perlu dilakukan agar kebutuhan jagung peternak dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan petani.
Koperasi peternak dapat menjadi penghubung antara kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang memproduksi jagung dengan kebutuhan bahan baku pakan.
“Ekosistem yang terbentuk ini sangat baik karena kami membutuhkan jagung. Petani mikro kecil kalau ditanam bersama, nanti petani yang menanam melalui gapoktan dan akan dibeli oleh koperasi kami. Apabila koperasi kami nanti sudah berkecukupan, itu bisa dibeli oleh Perum Bulog,” jelasnya.
Pola tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus membantu peternak memperoleh pasokan jagung secara berkelanjutan.
Eti berharap dukungan pemerintah terhadap peternak mikro dan kecil terus dilanjutkan, terutama ketika harga telur mengalami tekanan dan pasokan pakan terbatas.
“Harapan kami semoga dengan ekosistem yang terbentuk ini, peternak mikro kecil bisa terus bertahan, bisa terus menjadi peternak yang tangguh,” katanya.
Eti juga berharap harga telur kembali berada pada kisaran Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp24.000-Rp26.500 per kilogram.
Sementara itu, Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan menghindari persoalan yang dihadapi petani maupun peternak.
Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian untuk dicarikan penyelesaian melalui koordinasi dengan jajaran terkait.
“Kalau ada petani berteriak, ada peternak berteriak, tidak pernah kami menghindar. Kita selesaikan,” tegas Amran.
Melalui penyaluran jagung SPHP, penguatan koperasi, kerja sama produksi jagung dengan kelompok tani, serta pengawasan tata kelola usaha integrator, Kementan mendorong terciptanya ekosistem perunggasan yang lebih seimbang.
Pemerintah ingin memastikan petani memperoleh kepastian pasar, peternak rakyat mendapatkan akses bahan baku pakan dan ruang pemasaran, sementara seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
