SulawesiPos.com – Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi membentuk satuan tugas gabungan untuk menindak tegas pihak yang diduga memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10/2026).
Satgas tersebut akan berfokus pada pertukaran informasi, intelijen keuangan, hingga pengumpulan bukti lintas negara. Langkah hukum ini dirancang untuk memastikan tidak ada perusahaan terduga pelaku yang bisa berlindung di balik batas yurisdiksi negara.
Menlu RI yang akrab disapa Tata menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan isu karhutla sebagai fokus utama negara. “Korban pertama dari kebakaran ini adalah warga Indonesia, petani, anak-anak, dan keluarga kita di Sumatra dan Kalimantan yang pertama kali harus menghirup asap,” paparnya.
Untuk menanggulangi titik api, pemerintah Indonesia telah mengerahkan sekitar 71.000 personel darat dan 51 unit udara. Operasi berskala besar ini juga dilengkapi dengan teknologi pengeboman air serta operasi modifikasi cuaca di sejumlah provinsi prioritas.
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menyambut baik inisiatif tersebut dan mengapresiasi ribuan petugas Indonesia yang bertaruh nyawa di lapangan. “Ini adalah masalah bersama, dan kita dapat mengatasinya dengan lebih baik melalui upaya kolektif,” tegas Vivian.
Singapura sendiri dikabarkan telah mengambil langkah cegah tangkal terhadap 10 perusahaan yang diduga kuat terkait dengan insiden karhutla. Selain isu lingkungan, kedua diplomat ini turut mematangkan persiapan peringatan 60 tahun hubungan bilateral yang akan jatuh pada tahun depan. (*)
