SulawesiPos.con — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa UNM Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Gunung Sari, Jalan AP Pettarani, Senin (14/9/2026).
Massa Mahasiswa UNM Menggugat menyuarakan protes keras atas krisis tata kelola energi di Sulawesi Selatan yang dinilai semakin merugikan masyarakat luas.
​Dalam aksi tersebut, massa sempat memblokade satu lajur jalan dengan menahan sebuah mobil tronton. Kendaraan besar itu diposisikan melintang hingga menghalangi akses pintu keluar jalan tol, memicu kemacetan arus lalu lintas dari arah Jalan Tol Reformasi dan Jalan AP Pettarani menuju Jalan Sultan Alauddin.
​Koordinator Lapangan Mahasiswa UNM Menggugat, Fahrul, menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh rentetan persoalan mendasar, mulai dari antrean BBM yang mengular di SPBU, krisis air bersih, hingga pemadaman listrik bergilir yang tak kunjung selesai.
“Negara dan pemerintah daerah dinilai gagal menghadirkan solusi konkret sehingga beban krisis justru dialihkan ke pundak rakyat kecil, pelaku UMKM, dan sektor pendidikan,” ujar Fahrul dalam orasinya.
Dalam aksinya, masssa UNM Menggugat juga membakar ban bekas di sekitar lokasi aksinya.
​Fahrul menyampaikan bahwa ketersediaan energi merupakan hak mendasar warga negara yang dijamin oleh Pasal 33 UUD 1945, bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi efisiensi anggaran. Oleh karena itu, mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera mempercepat distribusi stok BBM serta memastikan seluruh pompa di SPBU beroperasi maksimal demi memangkas waktu antrean warga.
​Selain persoalan BBM, massa menuntut pengetatan pengawasan distribusi energi dari hulu ke hilir untuk menutup celah kebocoran, sekaligus meminta aparat penegak hukum menindak tegas dan mengadili mafia penimbun BBM bersubsidi tanpa tebang pilih.
Mahasiswa juga menolak keras wacana pemotongan subsidi publik, menuntut penghentian pemadaman listrik bergilir oleh PLN, serta mendesak agar aktivitas belajar-mengajar di ranah pendidikan tidak terus-menerus dikorbankan akibat krisis energi.
​Aksi ditutup dengan peringatan dari massa bahwa perlawanan akan terus berlanjut apabila pemerintah dan pihak terkait tidak segera membenahi karut-marut tata kelola energi di Sulawesi Selatan.
