SulawesiPos.com – Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bantuan sosial kepada 1.494.652 Keluarga Penerima Manfaat Program Sembako yang terindikasi terkait transaksi judi online pada hasil evaluasi triwulan II 2026, sementara 794.475 penerima Program Keluarga Harapan atau PKH juga masuk penelusuran serupa berdasarkan pemadanan data bersama PPATK.
Angka itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 5 Agustus 2026, ketika ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang memperketat pengawasan agar dana bansos tidak dipakai untuk aktivitas ilegal dan tetap sampai ke keluarga yang benar-benar berhak.
Data dari ANTARA menunjukkan istilah yang dipakai Kemensos untuk gelombang besar temuan terbaru ini adalah penangguhan penyaluran, bukan otomatis pencoretan permanen sejak awal, karena jutaan data itu masih didalami bersama PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, kementerian atau lembaga terkait, serta pemerintah daerah.
Mensos juga mengingatkan bahwa sebagian kasus bisa berkaitan dengan rekening yang dipakai pihak lain, sehingga proses pendalaman menjadi penentu sebelum hak bantuan dialihkan atau penerima benar-benar dicoret dari daftar.
Penangguhan, Pencoretan, dan Pelanggaran Berulang
Dalam keterangan terpisah pada Mei 2026, Saifullah Yusuf menyebut lebih dari 11 ribu KPM dicoret pada triwulan I 2026 dan 75 KPM dicoret pada triwulan II setelah pemadanan data menunjukkan keterkaitan dengan judi online.
Pada fase itu, pemerintah juga menegaskan bahwa penerima bansos yang kembali terindikasi judi online setelah sebelumnya sempat diberi kesempatan akan dicoret permanen.
Artinya, bahan yang menyebut semua rekening terindikasi langsung masuk daftar hitam nasional perlu dibaca lebih hati-hati, karena pola kebijakan yang terlihat di sumber resmi membedakan antara penangguhan untuk didalami, pencoretan setelah evaluasi, dan sanksi paling tegas bagi pelanggaran berulang.
Mensos juga menyebut mayoritas temuan penerima bansos terindikasi judi online berasal dari kelompok desil satu dan dua, serta mengakui ada kasus ketika bantuan dimanfaatkan pihak lain di luar penerima manfaat.
Cara Cek Status Bansos dan Data Sosial
Bagi warga yang ingin memastikan status bansosnya, portal resmi cekbansos.kemensos.go.id per Rabu, 12 Agustus 2026 menampilkan pencarian berdasarkan NIK 16 digit dan captcha, serta menjelaskan bahwa sumber data yang dipakai berasal dari DTSEN.
Portal itu juga menyebut desil dipakai untuk penentuan sasaran bansos, dengan desil 1 sampai 4 atau 40 persen terbawah menjadi kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial.
Karena itu, warga yang merasa statusnya bermasalah atau datanya tidak sesuai dapat melakukan pengecekan mandiri lewat kanal resmi dan menempuh jalur pendamping sosial, pemerintah desa, kelurahan, maupun dinas sosial setempat untuk klarifikasi atau pembaruan data.
