SulawesiPos.com – Koperasi Peternak Rakyat Kendal membatalkan rencana aksi 10 Agustus 2026 setelah Kementerian Pertanian menahan kenaikan harga pakan, mempercepat distribusi jagung SPHP, dan menyiapkan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis untuk menahan tekanan harga di tingkat peternak yang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian pemerintah.
Langkah itu disepakati dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026, yang mempertemukan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan Polri, Bulog, koperasi peternak, industri pakan, dan pelaku usaha.
Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi, menyebut hasil rapat menjadi angin segar bagi peternak ayam petelur yang dalam beberapa waktu terakhir tertekan oleh harga telur di bawah HAP Rp26.500 per kilogram.
“Mulai hari ini disepakati tidak ada kenaikan harga pakan maupun konsentrat. Kami juga mendapat kepastian pemerintah akan memperkuat penyerapan telur dan mempercepat distribusi jagung SPHP. Ini menjadi angin segar bagi peternak,” ujar Suwardi.
Ia mengatakan program jagung SPHP sudah terasa di lapangan karena penyalurannya ke peternak telah menembus lebih dari 9.000 ton, meski kebutuhan peternak yang tergabung dalam KPUS dari delapan kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih besar.
Demo Dibatalkan, Peternak Tunggu Harga Pulih
Suwardi mengatakan koperasi membatalkan rencana demonstrasi yang semula dijadwalkan pada 10 Agustus 2026 setelah melihat ada langkah konkret dari pemerintah untuk menahan biaya pakan dan membuka jalur serapan telur.
Ia menambahkan anggota KPUS saja masih membutuhkan sekitar 2.000 ton jagung sehingga penguatan distribusi SPHP dinilai penting untuk menekan ongkos produksi di kandang.
“Kebutuhan anggota kami saja mencapai sekitar 2.000 ton. KPUS menjadi wadah bagi peternak dari delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kami tidak saling berebut anggota dengan koperasi lain, tetapi bersama-sama memperkuat peternak di daerah. Karena itu, kami berharap penyaluran jagung SPHP terus diperkuat agar kebutuhan peternak rakyat dapat terpenuhi,” kata Suwardi.
Menurut dia, rapat yang langsung mempertemukan peternak, industri pakan, Bulog, dan Satgas Pangan menghasilkan solusi yang selama ini ditunggu peternak rakyat.
MBG dan Pengawasan Harga Jadi Jalur Stabilisasi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan peternak rakyat terus menanggung kerugian ketika harga telur berada jauh di bawah acuan.
“Selama di tangan saya, persoalan peternak harus selesai. Pemerintah berpihak kepada peternak kecil,” tegas Mentan Amran melalui sambungan telepon dalam rapat tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian akan menyurati Kepala Badan Gizi Nasional agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyerap telur dari peternak di wilayah masing-masing sesuai Harga Acuan Pembelian.
Pemerintah juga menyiapkan usulan penyerapan telur melalui skema Cadangan Pangan Pemerintah dan meminta Satgas Pangan memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha yang membeli atau menjual telur jauh di bawah harga acuan.
“CPP akan kami dorong melalui Kemenko Pangan. Siapa pun yang membeli atau menjual telur jauh di bawah harga acuan akan kami periksa. Satgas Pangan sudah saya perintahkan untuk bertindak,” tegasnya.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan pemerintah kini bergerak dari dua sisi sekaligus, yakni menahan beban biaya produksi dan memperbesar permintaan agar harga telur kembali ke tingkat yang sehat bagi peternak.

