SulawesiPos.com – Lonjakan sekitar 60.000 imigran Maroko ke Spanyol terjadi akibat pengawasan perbatasan yang melemah secara drastis setelah dipicu oleh disinformasi penyelundup manusia pascaputusan Mahkamah Agung. Selain itu, para ahli menduga ada faktor politis berupa ketidakpuasan Maroko terhadap kunjungan PM Spanyol Pedro Sánchez ke Aljazair, yang membuat Maroko diduga sengaja melonggarkan pengawasan untuk menunjukkan posisi tawar politiknya.
Krisis kemanusiaan dan diplomatik mendadak melanda kawasan Mediterania ketika puluhan ribu orang secara serentak mencoba memasuki wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara.
Peristiwa tersebut langsung memicu kekacauan besar di perbatasan Maroko-Spanyol yang pengawasannya mendadak melemah.
Situasi genting ini segera menarik perhatian internasional serta memicu gelombang perdebatan panas di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Kronologi Krisis Perbatasan Ceuta
Kekacauan di perbatasan Ceuta bermula secara mendadak pada hari Kamis (30/7) ketika sistem kontrol perbatasan di wilayah tersebut tampaknya mengalami kegagalan.
Kementerian Dalam Negeri Spanyol mencatat sekitar 50.000 orang melintasi perbatasan sejak Kamis pagi, sementara pemerintah daerah Ceuta memperkirakan jumlahnya mencapai 60.000 orang.
Sebagian besar migran mencoba menyeberang dengan cara berenang dari kota Fnideq di Maroko sejauh 5 kilometer atau melintasi kawasan Belyounech.
Memasuki hari Jumat (31/7), arus penyeberangan berangsur berubah ketika ratusan orang mulai kembali setiap jam dan lebih dari 37.500 orang berhasil dipulangkan ke sisi Maroko.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez bahkan turun langsung mengunjungi Ceuta pada hari Jumat tersebut untuk mengevaluasi situasi.
Berdasarkan laporan BBC pada Minggu (2/8/2026), para pejabat Spanyol mengonfirmasi bahwa hampir semua orang yang tiba pada 30 Juli telah kembali ke Maroko.
Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska menyatakan bahwa situasi di Ceuta kini sudah hampir kembali normal dan aktivitas bisnis telah dibuka kembali.
