SulawesiPos.com — Fenomena antrean panjang kendaraan yang memadati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Selatan menuai keluhan dari para pengusaha stasiun pengisian.
Sejumlah pemilik SPBU mengaku pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengalami penurunan signifikan dibanding saat kondisi normal.
HS, salah satu pemilik SPBU di Sulsel, mengungkapkan bahwa pasokan Pertalite dan Solar subsidi yang diterimanya menyusut drastis akibat kebijakan dari BPH Migas dan Pertamina.
Pada kondisi normal, SPBU miliknya biasa menerima alokasi harian Pertalite sebesar 16 kiloliter (KL) dan Solar subsidi mencapai 58 KL per hari. Namun saat ini, pasokan yang masuk hanya berkisar antara 8 hingga 16 KL per hari.
“Dengan jumlah ini mana cukup dengan kondisi kendaraan semakin hari semakin bertambah banyak,” keluh HS.
Menurut pengakuan HS, pemangkasan alokasi tersebut mulai dirasakan sejak triwulan kedua. Ia menyebut pengetatan pendistribusian dari BPH Migas serta ketegangan perang Iran-AS yang memicu penutupan Selat Hormuz dan menghambat pengiriman minyak mentah menjadi alasan di balik kendala pasokan tersebut.
Kondisi serupa dialami pengusaha SPBU di Makassar berinisial HE. Dengan alokasi Pertalite yang juga berkisar 8 hingga 16 KL per hari, stok BBM subsidi di tempatnya ludes dalam hitungan jam akibat kepanikan warga yang memadati SPBU.
“Jatah 16 KL Pertalite tidak sampai 8 jam kalau kondisinya begini, lebih cepat habis. Kami menduga padatnya antrean ini karena warga ketakutan tidak dapat bagian BBM, sehingga ada warga lain yang terkena dampaknya ikut mengisi karena memang sangat membutuhkannya,” jelas HE.
Merespons kepadatan antrean di lapangan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengambil langkah cepat, salah satunya dengan memperpanjang waktu operasional sejumlah SPBU menjadi 24 jam penuh.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyatakan bahwa penambahan jam operasional ini diharapkan memberi keleluasaan waktu bagi masyarakat untuk melakukan pengisian bahan bakar, sekaligus menekan konsentrasi kepadatan di jam-jam tertentu.
Selain memperpanjang waktu pelayanan, pihak Pertamina juga menempuh strategi lain untuk mengurai antrean dan menjaga kelancaran distribusi.
Langkah tersebut mencakup penerapan sistem marshalling guna mengalihkan antrean kendaraan ke SPBU terdekat yang lebih lengang, penambahan alokasi BBM harian sebesar 10 hingga 15 persen untuk titik-titik padat, serta pengoptimalan armada mobil tangki dengan penyesuaian rute kirim agar pasokan lebih cepat tiba.
Di sisi pengawasan, Pertamina turut memperketat transaksi BBM bersubsidi secara digital, termasuk memblokir sebanyak 6.023 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi tidak sesuai ketentuan.
