SulawesiPos.com – Pemerintah membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah muncul protes warga yang merasa salah masuk kelompok desil 9 dan 10, dua kategori yang disiapkan menjadi dasar pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Pembenahan itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah polemik klasifikasi warga yang dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran kebijakan BBM subsidi.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar kepada Badan Pusat Statistik agar kualitas pendataan DTSEN bisa diperbaiki.
“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Pemerintah Kucurkan Rp7 Triliun
Purbaya menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk BPS tahun ini mencapai sekitar Rp7 triliun.
Dana itu dipakai antara lain untuk pembaruan data DTSEN sekaligus pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Menurut dia, tambahan anggaran tersebut diajukan BPS sejak awal tahun dan kemudian dipenuhi pemerintah demi memperbaiki akurasi pemetaan sosial ekonomi masyarakat.
“Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapih,” ujar Purbaya.
Pembatasan Pertalite Belum Dijalankan
Purbaya mengatakan pemerintah belum menetapkan waktu pasti pemberlakuan pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10.
Saat ini, pemerintah masih memantau dinamika ekonomi masyarakat di lapangan sambil menyiapkan sistem pelaksanaannya.
Ia menegaskan kebijakan itu baru akan dijalankan setelah seluruh perangkat pendukung dinilai siap.
“Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujar Purbaya.
BPS Jelaskan Arti Desil
BPS menyatakan posisi desil tidak ditentukan hanya dari penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, atau pekerjaan semata.
Pengelompokan itu dilakukan melalui pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi keluarga.
Dalam sistem tersebut, desil 1 merepresentasikan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok paling tinggi.
Penjelasan itu menjadi penting di tengah protes warga yang menilai klasifikasi desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil.
