SKANDAL! Ekspor Durian ke China, Wakil Menteri Pertanian Ditangkap

Dalam perkembangan terbaru, polisi menilai kerusakan yang ditimbulkan lebih luas lagi.

Otoritas Vietnam menyebut dugaan pelanggaran itu merusak hak dan kepentingan sah petani durian serta perusahaan eksportir, menimbulkan kerugian besar pada anggaran negara, sekaligus mencoreng reputasi dan merek ekspor pertanian Vietnam di pasar internasional.

Sorotan datang di tengah nilai ekspor yang besar

Penangkapan ini datang pada saat durian justru menjadi motor utama ekspor buah Vietnam.

Data yang dikutip VnExpress dari VNA menyebut ekspor durian Vietnam diperkirakan menembus lebih dari 2 miliar dolar AS hingga akhir Juli 2026.

Jika panen di Dataran Tinggi Tengah berjalan lancar dan persoalan kode area tanam serta rumah kemas bisa cepat dibereskan, nilai ekspor sepanjang tahun bahkan diperkirakan dapat mencapai 4 miliar dolar AS, naik dari 3,8 miliar dolar AS pada 2025.

Departemen Produksi Tanaman dan Perlindungan Tanaman Vietnam memperkirakan luas kebun durian negara itu telah mencapai sekitar 192.000 hektare.

BACA JUGA:  Kasus Korupsi Bea Cukai: Kejagung Ungkap Rekayasa Ekspor CPO Jadi POME Libatkan 26 Perusahaan

Produksi juga terus naik 20 sampai 30 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 1,8 juta ton pada 2025 dan diperkirakan bertambah menjadi 2 sampai 2,1 juta ton pada 2026.

Angka itu menjelaskan mengapa pengawasan terhadap kode area tanam, sertifikasi, dan rantai karantina menjadi sangat sensitif. China masih menjadi pasar utama durian Vietnam.

Karena itu, setiap dugaan manipulasi dokumen, sertifikat, dan jalur perizinan langsung berdampak pada arus ekspor, harga, dan kepercayaan pasar.

Sehari sebelum penangkapan diumumkan, tepatnya Senin, 28 Juli 2026, Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam juga memutuskan mengeluarkan Hoang Trung dari partai karena pelanggaran yang dilakukan.

Langkah itu memperlihatkan bahwa perkara ini tidak lagi dipandang sebagai kasus administratif biasa, melainkan sudah masuk ke level penindakan pidana dan sanksi politik.

Dalam perkembangan terbaru, polisi menilai kerusakan yang ditimbulkan lebih luas lagi.

Otoritas Vietnam menyebut dugaan pelanggaran itu merusak hak dan kepentingan sah petani durian serta perusahaan eksportir, menimbulkan kerugian besar pada anggaran negara, sekaligus mencoreng reputasi dan merek ekspor pertanian Vietnam di pasar internasional.

Sorotan datang di tengah nilai ekspor yang besar

Penangkapan ini datang pada saat durian justru menjadi motor utama ekspor buah Vietnam.

Data yang dikutip VnExpress dari VNA menyebut ekspor durian Vietnam diperkirakan menembus lebih dari 2 miliar dolar AS hingga akhir Juli 2026.

Jika panen di Dataran Tinggi Tengah berjalan lancar dan persoalan kode area tanam serta rumah kemas bisa cepat dibereskan, nilai ekspor sepanjang tahun bahkan diperkirakan dapat mencapai 4 miliar dolar AS, naik dari 3,8 miliar dolar AS pada 2025.

Departemen Produksi Tanaman dan Perlindungan Tanaman Vietnam memperkirakan luas kebun durian negara itu telah mencapai sekitar 192.000 hektare.

BACA JUGA:  Krisis Kas PBB Kian Mengkhawatirkan, Amerika Serikat dan China Belum Lunasi Kontribusi Miliaran Dolar

Produksi juga terus naik 20 sampai 30 persen per tahun dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 1,8 juta ton pada 2025 dan diperkirakan bertambah menjadi 2 sampai 2,1 juta ton pada 2026.

Angka itu menjelaskan mengapa pengawasan terhadap kode area tanam, sertifikasi, dan rantai karantina menjadi sangat sensitif. China masih menjadi pasar utama durian Vietnam.

Karena itu, setiap dugaan manipulasi dokumen, sertifikat, dan jalur perizinan langsung berdampak pada arus ekspor, harga, dan kepercayaan pasar.

Sehari sebelum penangkapan diumumkan, tepatnya Senin, 28 Juli 2026, Sekretariat Komite Sentral Partai Komunis Vietnam juga memutuskan mengeluarkan Hoang Trung dari partai karena pelanggaran yang dilakukan.

Langkah itu memperlihatkan bahwa perkara ini tidak lagi dipandang sebagai kasus administratif biasa, melainkan sudah masuk ke level penindakan pidana dan sanksi politik.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru