SulawesiPos.com Nanik S Deyang kembali menjadi sorotan di balik pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 22 Juli 2026. Secara resmi, pengunduran diri itu disampaikan untuk menjalani pengobatan jantung ke luar negeri. Namun pada saat yang sama, nama Nanik sudah lebih dulu ramai dibicarakan setelah disebut dalam keterangan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya terkait dugaan pergantian yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, menegaskan Nanik berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Juli 2026, untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala BGN. Keterangan itu sejalan dengan unggahan Nanik yang menyebut dirinya berangkat ke luar negeri untuk perawatan jantung.
Tetapi mundurnya Nanik datang ketika namanya belum sepenuhnya lepas dari pusaran polemik tata kelola MBG. Pada Juni 2026, nama Nanik muncul dalam penjelasan yang disampaikan kuasa hukum Sony Sonjaya setelah pemeriksaan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.
Dalam penjelasan itu, Sony disebut menyampaikan kepada penyidik adanya pejabat berinisial NSD yang diduga dapat mengganti yayasan pengelola dapur MBG pada satu titik hingga beberapa kali.
Bloomberg Technoz pada 19 Juni 2026 melaporkan kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut kliennya menerangkan bahwa perubahan nama yayasan pada titik-titik tertentu diduga dilakukan tanpa mekanisme resmi.
Dari keterangan itulah publik kemudian menyorot inisial NSD dan mengaitkannya dengan Nanik S Deyang, meski Krisna saat itu menyatakan tidak mengonfirmasi langsung bahwa inisial tersebut merujuk pada Nanik.
Sorotan Lama Kembali Menguat
Isu itu menjadi sensitif karena Nanik saat itu sudah berada di pucuk pimpinan BGN setelah dilantik Presiden Prabowo pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan posisi sebagai Kepala BGN, setiap polemik yang berkaitan dengan tata kelola SPPG dan MBG otomatis ikut menyeret perhatian publik ke dirinya.
Tempo dalam laporannya pada Juni 2026 juga menulis bahwa Nanik sebelumnya membantah adanya yayasan pengelola SPPG yang terafiliasi dengannya.
Artinya, sejak awal sudah ada dua arus besar yang berjalan bersamaan: penjelasan resmi Nanik yang menolak tudingan afiliasi yayasan, dan keterangan dari kubu Sony Sonjaya yang justru membuka dugaan perubahan yayasan pada sejumlah titik SPPG.
Penyebutan nama Nanik dalam konteks kasus MBG sejauh ini masih berada pada level keterangan, dugaan, dan sorotan yang berkembang dari proses pemeriksaan, bukan kesimpulan hukum yang sudah berkekuatan tetap.
Meski demikian, momentum pengunduran dirinya membuat sorotan lama itu kembali hidup. Nama Nanik tidak hanya dibaca dalam kerangka alasan kesehatan, tetapi juga dalam konteks beban polemik yang beberapa pekan terakhir mengitari BGN, terutama menyangkut tata kelola dapur MBG, penataan ulang SPPG, dan isu akuntabilitas program yang sejak awal menjadi unggulan pemerintah.
Di sisi lain, pengunduran diri ini menandai babak baru di tubuh BGN. Setelah Nanik mundur, perhatian publik bergerak ke dua arah sekaligus: siapa yang akan menggantikannya, dan bagaimana nasib polemik yang sebelumnya menyeret namanya dalam kasus MBG.
Kombinasi dua faktor itu yang membuat nama Nanik S Deyang tetap menjadi pusat perhatian bahkan setelah ia memutuskan meninggalkan kursi Kepala BGN.
