SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat negara, birokrat, TNI, Polri, hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi diri dalam menjalankan jabatan dan kewenangan. Pesan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 10 Juli 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa jabatan, pangkat, dan fasilitas yang digunakan para aparat negara pada dasarnya berasal dari rakyat. Karena itu, menurut dia, seluruh pemegang kekuasaan di birokrasi maupun penegakan hukum tidak boleh kehilangan kesadaran bahwa mereka adalah pelayan publik.
“Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta introspeksi, terutama para birokrat kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi,” ujar Prabowo.
Peringatan itu tidak hanya diarahkan kepada unsur sipil dan aparat keamanan. Prabowo juga secara terbuka menyinggung kejaksaan sebagai institusi yang memegang tanggung jawab besar dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Prabowo, semua simbol kehormatan yang dipakai pejabat negara sejatinya bersumber dari kepercayaan rakyat. Karena itu, jabatan tidak boleh dipahami sebagai hak istimewa yang menjauhkan aparat dari masyarakat, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran.
“Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat. Sepatumu dari rakyat. Topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu!” tegas mantan Panglima Kostrad tersebut.
Ia kemudian menambahkan peringatan serupa untuk unsur kejaksaan. “Kejaksaan, Anda pakai bintang juga, kau! Kau juga milik rakyat!” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian yang menurutnya berhasil diraih pemerintah dalam waktu relatif singkat. Namun, ia mengakui upaya-upaya tersebut tetap menghadapi tantangan dan perlawanan dari sejumlah pihak, terutama koruptor.
Pidato itu memperlihatkan bahwa peresmian bendungan tidak hanya dipakai Presiden untuk menyoroti agenda pembangunan fisik, tetapi juga menjadi panggung untuk menegaskan etika kekuasaan. Di tengah tuntutan publik terhadap integritas birokrasi dan aparat penegak hukum, pesan Prabowo diarahkan agar seluruh pejabat tetap berpijak pada kepentingan rakyat sebagai sumber legitimasi utama.
