SulawesiPos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali meski dunia dihadapkan pada ancaman perubahan iklim ekstrem. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Presiden Prabowo juga menginstruksikan percepatan hilirisasi pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi daerah, serta membuka lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Salah satu capaian utama yang disampaikan Mentan Amran adalah kuatnya cadangan pangan nasional. Saat ini stok beras nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Selain itu, standing crop diperkirakan berada pada kisaran 10–11 juta ton, sementara cadangan beras yang tersebar di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton.
“Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya, itu bisa 10-11 bulan ke depan. Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April 2027 itu cukup, sedangkan bulan Maret 2027 itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya,” kata Mentan Amran.
Menurut Amran, cadangan pangan yang kuat tersebut menjadi bantalan penting bagi Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim.
Dengan panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2027, pemerintah optimistis ketersediaan pangan nasional tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga terus menjalankan berbagai program adaptasi perubahan iklim, mulai dari pembangunan embung, irigasi perpompaan, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa hingga percepatan program cetak sawah baru.
Program optimalisasi lahan bahkan mampu meningkatkan indeks pertanaman pada sejumlah lahan rawa dari satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun.
“Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi insya Allah untuk pangan dalam kondisi aman,” ujarnya.
Selain memastikan pangan tetap aman, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan.
Menurut Mentan Amran, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperbesar pendapatan petani, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan saat ini terus mempercepat pengembangan komoditas strategis seperti kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu.
Total luasan program pengembangan perkebunan rakyat tersebut mencapai sekitar 870 ribu hektare dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua yang menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan pertanian nasional.
Menurut Amran, dukungan pemerintah terhadap Papua terus meningkat. Pada tahun ini, bantuan yang dialokasikan mencapai Rp3,2 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp2 triliun.
Bantuan tersebut diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk alat dan mesin pertanian, pengembangan sawah, hingga sarana produksi lainnya.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan untuk lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah,” terang Mentan Amran.
Di sektor hilirisasi, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan. Salah satunya hilirisasi kelapa yang kini mulai berkembang di sejumlah sentra produksi.
“Selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara satu, insyaallah tahun ini mudah-mudahan selesai dua kemudian di Morowali satu, dan Indragiri Hilir,” ujarnya.
Menurut Amran, Presiden Prabowo secara khusus meminta agar hilirisasi terus dipercepat karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani, tumbuhnya industri baru, dan terciptanya lapangan kerja di daerah.
“Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla kemudian hilirisasi dipercepat dan insyaallah sektor perkebunan yang tadi 870 ribu hektare itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga melaporkan perkembangan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat mengalami penurunan meskipun harga CPO dunia dan nilai tukar dolar mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani plasma sawit.
Atas arahan Presiden Prabowo, Kementan telah mengumpulkan perusahaan sawit dari berbagai daerah untuk mempercepat pemulihan harga TBS. Pemerintah juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani.
“Kami minta, jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Bapak Presiden mengarahkan agar pemerintah berpihak kepada petani plasma sawit,” tegas Mentan Amran.
Ia mengatakan sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan harga TBS dan kondisi di tingkat petani terus membaik.
“Sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi mungkin 5 persen, tapi kami yakin satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali,” ujarnya.
Di sektor peternakan, pemerintah juga melakukan langkah stabilisasi harga ayam dan telur dengan mengumpulkan para peternak guna merumuskan solusi yang berpihak kepada peternak rakyat.
Kementan juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar konsumsi telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat ditingkatkan sehingga membantu menyerap produksi peternak.
Sementara itu, di sektor hortikultura, pemerintah terus mempercepat penanaman bawang putih sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat produksi dalam negeri.
Mentan Amran menegaskan Indonesia saat ini berada pada jalur yang semakin kuat menuju swasembada pangan. Dari 11 komoditas pangan strategis, sebagian besar telah mencapai swasembada bahkan beberapa di antaranya telah mampu diekspor.
Pemerintah juga tidak lagi menerbitkan izin impor beras medium, sementara stok beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton telah melampaui kapasitas penyimpanan Bulog.
“Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia, dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut,” pungkasnya.
