SulawesiPos.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, memastikan pihaknya mengikuti arahan pemerintah terkait penguatan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan merespons kebijakan pengurangan pagu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 sebesar Rp67 triliun.
Anggaran program MBG sebelumnya tercatat sebesar Rp335 triliun, namun kemudian disesuaikan menjadi Rp268 triliun.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Nanik menjelaskan koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan berjalan baik untuk memastikan keberlanjutan program MBG sebagai salah satu program strategis nasional pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan dengan tetap menjaga kualitas program serta tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Program MBG Sudah Jangkau Lebih dari 62 Juta Penerima
Dalam APBN 2026, pagu resmi BGN tercatat sebesar Rp268 triliun yang akan difokuskan untuk mendukung operasional program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga 24 Mei 2026, program MBG disebut telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah menegaskan pelaksanaan program akan tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran operasional.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik.
