Oleh: Toto Izul Fatah
Dalam pemerintahan modern, seorang menteri tidak cukup hanya bekerja. Ia juga harus mampu menjelaskan pekerjaannya.
Tidak cukup hanya mengeksekusi kebijakan presiden, tetapi juga harus sanggup menerjemahkan arah besar presiden ke dalam bahasa publik yang terang, meyakinkan, dan mudah dipahami.
Pada bagian inilah, sosok Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi penting dan menarik.
Ia bukan hanya tampil sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan, tetapi juga sebagai salah satu figur yang aktif menjelaskan maksud kebijakan presiden, mulai dari swasembada pangan, stabilitas harga beras, pupuk subsidi, hingga peluang ekspor pupuk ke luar negeri, hingga soal Makan Bergizi Gratis (MBG).
Amran, dalam banyak kesempatan, tampak mengambil peran lebih dari sekadar menteri teknis. Ia menjadi semacam “jubir” kebijakan Presiden Prabowo di bidang pangan.
Sebagai contoh, dalam masalah MBG, Amran menjelaskan bahwa program itu bukan sekadar memberi makan anak sekolah, tetapi juga instrumen ekonomi desa karena dapur-dapur MBG dapat menjadi penyerap hasil produksi petani lokal.
Kementerian Pertanian bahkan menyatakan dukungan terhadap MBG dilakukan melalui penguatan produksi, distribusi, dan stabilisasi pasokan pangan nasional.
Itulah yang sebenarnya sedang dibutuhkan Presiden Prabowo. Yaitu, menteri yang tidak hanya mengurus meja birokrasi, tetapi juga mampu mengurai logika kebijakan kepada rakyat.
Apalagi, dalam konteks Presiden Prabowo yang sedang membawa agenda besar berupa kedaulatan pangan, makan bergizi gratis, penguatan desa, hilirisasi, pengurangan ketergantungan impor, dan perlindungan terhadap petani.
Agenda sebesar itu tidak mungkin hanya dijelaskan oleh presiden seorang diri. Presiden membutuhkan barisan menteri yang bisa menjadi penyambung lidah, penerjemah visi, sekaligus penjaga persepsi publik.
Dalam konteks pangan, Amran relatif berhasil memainkan fungsi itu. Ketika bicara swasembada pangan, ia tidak berhenti pada slogan. Ia mengaitkannya dengan produksi, kebutuhan, impor, petani, dan stabilitas nasional.
Data BPS menunjukkan produksi padi 2025 mencapai sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling, naik 13,29 persen dibanding 2024; sementara luas panen juga naik menjadi sekitar 11,32 juta hektare.
Ini memberi basis data bagi narasi pemerintah bahwa sektor pangan sedang bergerak ke arah yang lebih kuat.
Begitu pula ketika bicara produksi beras. Kementerian Pertanian mengutip rilis BPS bahwa produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya.
Data seperti ini penting, karena rakyat hari ini tidak cukup diyakinkan oleh pidato. Publik membutuhkan angka, bukti, dan penjelasan yang masuk akal.
Di sinilah kualitas komunikasi seorang menteri diuji. Menteri yang baik bukan hanya yang bisa berkata “sesuai arahan Presiden”, tetapi mampu menjelaskan mengapa arahan presiden itu penting, bagaimana dijalankan, apa dampaknya bagi rakyat, dan apa risikonya bila tidak dilakukan.
Salah satu isu paling sensitif adalah harga beras. Di satu sisi, pemerintah ingin petani mendapatkan harga gabah yang layak.
Di sisi lain, konsumen tidak boleh tercekik oleh harga beras yang terlalu tinggi. Ini bukan perkara sederhana. Beras adalah komoditas ekonomi, sosial, bahkan politik.
Karena itu, ketika harga beras masih menjadi perhatian publik, pemerintah membutuhkan penjelasan yang jernih.
Data BPS April 2026 menunjukkan inflasi bulanan masih terjaga di 0,13 persen, sementara inflasi tahunan berada di 2,42 persen.
Namun, Badan Pangan Nasional juga mencatat inflasi beras tahunan April 2026 sebesar 4,36 persen, meski beras disebut tidak lagi menjadi penyumbang inflasi tertinggi dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Artinya, pemerintah tidak bisa sekadar berkata harga beras aman. Pemerintah harus menjelaskan keseimbangan rumitnya: harga tidak boleh jatuh sehingga petani rugi, tetapi juga tidak boleh melonjak sehingga rakyat kecil terpukul.
Di sinilah menteri seperti Amran dibutuhkan. Sebab,
pangan bukan hanya urusan perut. Pangan adalah martabat petani, stabilitas rumah tangga, dan ketahanan negara.
Dalam konteks ini, Amran paham apa yang dibutuhkan Presiden. Dengan cerdas ia memerankan dirinya sebagai menteri yang bukan jadi beban, tetapi jadi penguat. Sebab, menteri adalah wajah presiden di sektor masing-masing.
Ketika seorang menteri bicara buruk, tidak empatik, tidak akurat, atau tidak sensitif terhadap suasana batin rakyat, yang terkena dampaknya bukan hanya menteri itu sendiri. Presiden ikut menanggung beban elektoralnya.
Jakarta, Mei 2026
Toto Izul Fatah
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Ketua Umum PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
