Dengan pemanggilan saksi-saksi tersebut, KPK terus mendalami peran para pihak dalam praktik pemerasan jabatan desa sekaligus memperkuat pembuktian dalam perkara korupsi yang menjerat kepala daerah tersebut.
Kontroversi Sudewo lainnya
Sebelumnya nama Sudewo kerap kali menuai kontroversi di masyarakat.
Salah satunya saat kasus naiknya pajak bumi dan bangunan pada Agustus 2025.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menuntut pengunduran dirinya akibat sejumlah kebijakan kontroversial, seperti kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen, perubahan hari sekolah menjadi lima hari, dan pembubaran posko donasi aksi pemerintahan.
Demonstrasi berlangsung di depan Kantor Bupati Pati pada 13 Agustus 2025, dan meskipun sebagian kebijakan dibatalkan, kemarahan publik tetap tinggi.
Sudewo bahkan sempat menantang masyarakat untuk berdemonstrasi menolak kenaikan PBB.
Kekayaan Sudewo
Di tengah statusnya itu, laporan harta kekayaan Sudewo kembali menjadi sorotan publik.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 11 April 2025, total kekayaan Sudewo tercatat mencapai Rp31.519.711.746.
Besarnya nilai harta tersebut memicu perhatian, terutama karena beriringan dengan dugaan pemerasan jabatan perangkat desa yang tengah ditangani KPK.
