“Pemberitaan di media sosial maupun media massa tidak bisa menjadi dasar untuk menghapus status kewarganegaraan seseorang. Semua harus didasarkan pada informasi yang akurat, diverifikasi, dan diuji,” tegasnya.
Yusril menekankan, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan kedua WNI tersebut sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Semua harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik,” tuturnya.
“Pemberitaan di media sosial maupun media massa tidak bisa menjadi dasar untuk menghapus status kewarganegaraan seseorang. Semua harus didasarkan pada informasi yang akurat, diverifikasi, dan diuji,” tegasnya.
Yusril menekankan, pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan kedua WNI tersebut sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Semua harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik,” tuturnya.
