Asep menambahkan bahwa penanganan perkara ini masuk dalam masa transisi, di mana pemberian suap terjadi pada Desember 2025 namun penangkapan dilakukan pada Januari 2026 setelah regulasi baru berlaku.
“Kita ada pasal-pasal di UU Tipikornya, tapi ada juga di pasal-pasal di UU terbaru di KUHP dan KUHAP yang baru. Jadi masih masuk ke situ ya, jadi dua-duanya sudah kita adopsi,” pungkasnya.
Pihak pemberi suap kini terancam hukuman berdasarkan Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 20 KUHP.
Sedangkan pihak penerima dijerat Pasal 12 atau Pasal 12B UU Tipikor, serta Pasal 606 UU Penyesuaian Pidana tahun 2026.
