SulawesiPos.com – Enam kasus dugaan kecurangan atau fraud dalam pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan tengah ditangani Kejaksaan.
Pengawasan terhadap praktik tersebut kini diperkuat melalui kerja sama BPJS Kesehatan Wilayah IX dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Kerja sama ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyimpangan klaim sekaligus memastikan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan sesuai ketentuan.
Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan, Asyraf Mursalina, mengakui pengawasan terhadap proses verifikasi klaim di rumah sakit masih menghadapi keterbatasan.
“Kami akui saat ini tidak ada pegawai yang stand by (bersiaga) di rumah sakit untuk memverifikasi klaim. Pegawai kami yang ada di sana murni bertugas untuk pelayanan dan pengaduan peserta JKN,” kata Asyraf di Kantor Kejati Sulsel, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, BPJS Kesehatan telah menjalankan sejumlah langkah mitigasi untuk mencegah kecurangan dalam pengajuan klaim. Namun, pengawasan secara spesifik terhadap dugaan praktik tersebut masih menjadi tantangan.
Beban layanan yang tinggi turut menjadi perhatian. Di wilayah Sulawesi Selatan, pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan mencapai sekitar 90 ribu kepesertaan setiap hari kerja.
“Dengan tingginya volume pemanfaatan tersebut, mitigasi sangat dibutuhkan. Saat ini saja, sudah ada enam kasus terkait klaim BPJS Kesehatan yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan,” ungkapnya.
Kejati Sulsel Siapkan Dua Jalur Penanganan
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal tata kelola dan penanganan perkara yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan.
Kejati Sulsel akan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memberikan pendampingan, khususnya dalam pengawasan tata kelola serta penanganan persoalan hukum.
Syarifuddin menegaskan, dugaan pelanggaran dalam pengajuan klaim rumah sakit perlu ditindak tegas agar menjadi peringatan bagi fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Harus ada upaya tegas bagi pelanggaran klaim dari rumah sakit. Ini penting untuk menjadi contoh dan peringatan bagi mitra faskes BPJS lainnya,” tegasnya.
Selain pendampingan hukum, Kejati Sulsel juga mendorong penanganan dugaan kecurangan melalui dua jalur, yakni pidana dan perdata.
Untuk dugaan fraud, penanganannya dapat dilakukan melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus). Sementara itu, upaya pengembalian kerugian atau pemulihan aset negara dapat ditempuh melalui jalur perdata.
“Penanganan fraud atau kecurangan bisa diusut di Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), kemudian pemulihan kerugiannya diupayakan lewat jalur perdata. Pada prinsipnya, kami siap memberikan pendampingan bagi BPJS di Sulsel,” pungkas Syarifuddin.
Pertemuan BPJS Kesehatan Wilayah IX dan Kejati Sulsel tersebut turut dihadiri Asisten Deputi Hukum BPJS Kesehatan Theo Suwanda serta Asisten Deputi Bidang SDMUK Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf.
Sementara itu, Kajati Sulsel didampingi Wakil Kepala Kejati Sulsel Prihatin beserta jajaran asisten dan tim Jaksa Pengacara Negara dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
