Konflik Iran-AS Ancam Energi Global, Pengamat Timur Tengah: Indonesia Jangan Hanya Jadi Penonton

Selain jalur resmi pemerintah, diplomasi jalur kedua atau Track II Diplomacy juga dapat digunakan dengan melibatkan akademisi, ulama, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

“Intinya, Indonesia jangan hanya menyerukan perdamaian, tetapi harus ikut menciptakan jalan menuju perdamaian. Politik bebas aktif berarti bebas menentukan sikap dan aktif mencari solusi,” tegas Supratman.

Konflik Ancam Ketahanan Energi Indonesia

Menurut Dosen Departemen Asia Barat FIB Unhas ini, kepentingan Indonesia yang terancam dari konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan luar negeri.

Dampaknya dapat merembet ke ketahanan energi, harga BBM, tekanan terhadap APBN, inflasi, daya beli masyarakat, nilai tukar rupiah, perdagangan, biaya logistik, hingga keselamatan WNI di Timur Tengah.

Ancaman tersebut semakin besar apabila konflik terus mengganggu Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang berada di antara Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab.

Sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia melewati jalur tersebut setiap harinya.

BACA JUGA:  Iran Usulkan Aliansi Keamanan Islam, Ajak Negara Muslim Bangun Blok Pertahanan Baru Tanpa Amerika

Oleh karena itu, gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dapat memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga energi global.

Supratman menilai,pemerintah Indonesia harus membaca persoalan tersebut sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional, bukan hanya persoalan harga BBM.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat cadangan energi, melakukan diversifikasi sumber impor, meningkatkan produksi dalam negeri, mengembangkan energi terbarukan, memperkuat pengawasan distribusi, serta membangun sistem peringatan dini terhadap krisis energi.

“Tidak ada kata terlambat untuk mengantisipasi persoalan, tetapi semakin terlambat negara bertindak, semakin mahal harga yang harus dibayar masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti antrean dan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut dinilai harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi, meskipun persoalan distribusi dan lonjakan permintaan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Dalam konteks daerah, kejadian tersebut dinilai sebagai alarm kecil untuk menghadapi kemungkinan gangguan yang lebih besar apabila konflik Iran-Amerika Serikat dan persoalan Selat Hormuz berlangsung berkepanjangan.

BACA JUGA:  Iran Minta Maaf dan Akan Hentikan Serangan ke Negara Teluk

“Ketahanan energi pada akhirnya bukan semata persoalan BBM, tetapi menyangkut ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan bahkan kedaulatan bangsa,” katanya.

Selain jalur resmi pemerintah, diplomasi jalur kedua atau Track II Diplomacy juga dapat digunakan dengan melibatkan akademisi, ulama, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

“Intinya, Indonesia jangan hanya menyerukan perdamaian, tetapi harus ikut menciptakan jalan menuju perdamaian. Politik bebas aktif berarti bebas menentukan sikap dan aktif mencari solusi,” tegas Supratman.

Konflik Ancam Ketahanan Energi Indonesia

Menurut Dosen Departemen Asia Barat FIB Unhas ini, kepentingan Indonesia yang terancam dari konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan luar negeri.

Dampaknya dapat merembet ke ketahanan energi, harga BBM, tekanan terhadap APBN, inflasi, daya beli masyarakat, nilai tukar rupiah, perdagangan, biaya logistik, hingga keselamatan WNI di Timur Tengah.

Ancaman tersebut semakin besar apabila konflik terus mengganggu Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang berada di antara Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab.

Sekitar 20 persen pasokan minyak mentah dan gas alam cair dunia melewati jalur tersebut setiap harinya.

BACA JUGA:  Iran Usulkan Aliansi Keamanan Islam, Ajak Negara Muslim Bangun Blok Pertahanan Baru Tanpa Amerika

Oleh karena itu, gangguan berkepanjangan di Selat Hormuz dapat memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga energi global.

Supratman menilai,pemerintah Indonesia harus membaca persoalan tersebut sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional, bukan hanya persoalan harga BBM.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat cadangan energi, melakukan diversifikasi sumber impor, meningkatkan produksi dalam negeri, mengembangkan energi terbarukan, memperkuat pengawasan distribusi, serta membangun sistem peringatan dini terhadap krisis energi.

“Tidak ada kata terlambat untuk mengantisipasi persoalan, tetapi semakin terlambat negara bertindak, semakin mahal harga yang harus dibayar masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti antrean dan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut dinilai harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi, meskipun persoalan distribusi dan lonjakan permintaan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Dalam konteks daerah, kejadian tersebut dinilai sebagai alarm kecil untuk menghadapi kemungkinan gangguan yang lebih besar apabila konflik Iran-Amerika Serikat dan persoalan Selat Hormuz berlangsung berkepanjangan.

BACA JUGA:  Iran Buka Akses Selat Hormuz untuk Jepang, Tapi Tolak Gencatan Senjata

“Ketahanan energi pada akhirnya bukan semata persoalan BBM, tetapi menyangkut ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan bahkan kedaulatan bangsa,” katanya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru