Appi Tolak Mobil Dinas Baru, Anggaran Pemkot Makassar Dialihkan untuk Kepentingan Warga

SulawesiPos.com – Di tengah kebijakan pengetatan belanja pemerintah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengambil langkah berbeda dibandingkan banyak kepala daerah lainnya.

Saat sejumlah daerah masih rutin memperbarui kendaraan jabatan, Pemerintah Kota Makassar justru memilih menahan pengadaan mobil dinas baru sebagai bentuk komitmen efisiensi anggaran dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu tetap menggunakan kendaraan dinas lama hasil pengadaan tahun 2023 dari pemerintahan sebelumnya. Untuk aktivitas operasional sehari-hari, ia masih mengandalkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 tanpa rencana penggantian unit baru.

“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan Dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja, sejak awal menjabat, kendaraan operasional mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” ujarnya, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).

“Ada juga kendaraan cadangan satu unit lain seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022, bisa dipakai,” sambungnya.

Anggaran Dialihkan ke Program Prioritas Masyarakat

Keputusan tersebut bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan bagian dari arah kebijakan Pemkot Makassar yang memprioritaskan kepentingan publik di tengah tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

BACA JUGA: 
Pemkot Makassar Tata Ulang Akses TPA-Tambah Armada Kebersihan untuk Optimalisasi Penanganan Sampah

Appi secara tegas memastikan tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di lingkup Pemkot Makassar sepanjang 2026.

Anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk pembelian atau sewa kendaraan dialihkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung bagi warga.

Fokus pengalihan anggaran tersebut antara lain untuk penguatan pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga lorong permukiman, pemberdayaan ekonomi masyarakat, subsidi iuran sampah gratis, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga kepulauan.

Menurut Appi, kendaraan dinas yang tersedia saat ini masih layak dan mencukupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Kondisi geografis Kota Makassar yang relatif tidak ekstrem juga menjadi pertimbangan utama untuk menunda pengadaan kendaraan baru.

“Jadi, saya pikir kendaraan lama yang saya pakai sekarang, sudah sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan mobil listrik justru memberi keuntungan tambahan karena lebih hemat biaya operasional dan tidak bergantung pada BBM.

Infrastruktur pendukung seperti bengkel dan dealer di Makassar juga dinilai memadai.

BACA JUGA: 
Portal Parkir Ramayana Pettarani Dibongkar, Pemkot Makassar Tegas Tindak Parkir Ilegal

“Pernah ada satu kali kendala, tapi gampang. Di sini ada bengkel dan dealernya, jadi sangat aman. Kalau pun ada masalah, ada dealer yang bisa bertanggung jawab,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Appi kembali menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru, baik untuk wali kota, wakil wali kota, maupun kepala dinas sepanjang tahun ini.

“Tahun ini, saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, serta Kepala Dinas,” tegasnya.

SulawesiPos.com – Di tengah kebijakan pengetatan belanja pemerintah, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengambil langkah berbeda dibandingkan banyak kepala daerah lainnya.

Saat sejumlah daerah masih rutin memperbarui kendaraan jabatan, Pemerintah Kota Makassar justru memilih menahan pengadaan mobil dinas baru sebagai bentuk komitmen efisiensi anggaran dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu tetap menggunakan kendaraan dinas lama hasil pengadaan tahun 2023 dari pemerintahan sebelumnya. Untuk aktivitas operasional sehari-hari, ia masih mengandalkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 tanpa rencana penggantian unit baru.

“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan Dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja, sejak awal menjabat, kendaraan operasional mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” ujarnya, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).

“Ada juga kendaraan cadangan satu unit lain seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022, bisa dipakai,” sambungnya.

Anggaran Dialihkan ke Program Prioritas Masyarakat

Keputusan tersebut bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan bagian dari arah kebijakan Pemkot Makassar yang memprioritaskan kepentingan publik di tengah tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

BACA JUGA: 
Wali Kota Makassar Tegas Larang Parkir Liar Kendaraan Logistik, Janji Tertibkan Gudang Tanpa Izin

Appi secara tegas memastikan tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di lingkup Pemkot Makassar sepanjang 2026.

Anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk pembelian atau sewa kendaraan dialihkan ke sektor-sektor yang berdampak langsung bagi warga.

Fokus pengalihan anggaran tersebut antara lain untuk penguatan pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga lorong permukiman, pemberdayaan ekonomi masyarakat, subsidi iuran sampah gratis, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga kepulauan.

Menurut Appi, kendaraan dinas yang tersedia saat ini masih layak dan mencukupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Kondisi geografis Kota Makassar yang relatif tidak ekstrem juga menjadi pertimbangan utama untuk menunda pengadaan kendaraan baru.

“Jadi, saya pikir kendaraan lama yang saya pakai sekarang, sudah sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan mobil listrik justru memberi keuntungan tambahan karena lebih hemat biaya operasional dan tidak bergantung pada BBM.

Infrastruktur pendukung seperti bengkel dan dealer di Makassar juga dinilai memadai.

BACA JUGA: 
Wajah Kota Semrawut, Pemkot Makassar Siap Sikat Baliho dan Reklame Ilegal

“Pernah ada satu kali kendala, tapi gampang. Di sini ada bengkel dan dealernya, jadi sangat aman. Kalau pun ada masalah, ada dealer yang bisa bertanggung jawab,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Appi kembali menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru, baik untuk wali kota, wakil wali kota, maupun kepala dinas sepanjang tahun ini.

“Tahun ini, saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, serta Kepala Dinas,” tegasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru