SulawesiPos.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutasi 1.121 personel perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui tujuh surat telegram yang diterbitkan pada Kamis, 25 Juni 2026. Kebijakan ini menjangkau posisi di Mabes Polri, Polda, hingga Polres, termasuk promosi 190 jabatan Kapolres serta pembentukan Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Mutasi besar itu merupakan bagian dari rotasi, promosi, dan penyegaran organisasi di tubuh Polri. Keterangan resmi Humas Polri juga menegaskan kebijakan tersebut disusun untuk pengembangan karier personel sekaligus penguatan kelembagaan dalam menghadapi tantangan tugas ke depan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pembinaan karier dan peningkatan kinerja institusi. Menurut dia, langkah itu juga diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Tujuh surat telegram memuat mutasi lebih dari seribu personel
Berdasarkan rincian yang dimuat Tirto dan Media Hub Polri, tujuh surat telegram itu terdiri atas ST/1335/VI/KEP./2026 untuk 74 personel, ST/1336/VI/KEP./2026 untuk 359 personel, ST/1337/VI/KEP./2026 untuk 65 personel, ST/1338/VI/KEP./2026 untuk 174 personel, ST/1339/VI/KEP./2026 untuk 150 personel, ST/1340/VI/KEP./2026 untuk 104 personel, dan ST/1341/VI/KEP./2026 untuk 195 personel.
Dari total tersebut, sebanyak 748 personel mendapatkan promosi maupun perpindahan jabatan setara atau flat. Selain rotasi umum, mutasi ini juga mencakup pengukuhan jabatan terhadap delapan personel, penempatan 68 lulusan Dikbangti dan S3 STIK, serta pemberangkatan 37 personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan dan pendidikan pengembangan manajemen tahun anggaran 2026.
Sejumlah jabatan strategis turut berganti. Brigjen Pol. Didi Hayamansyah ditunjuk sebagai Kapuslitbang Polri. Di tingkat Polda, jabatan Kapolda Aceh kini diemban Brigjen Pol. Ruddi Setiawan, sedangkan Kapolda Papua Barat Daya dipercayakan kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru.
Mutasi yang sama juga menyentuh jabatan Wakapolda. Berdasarkan laporan Tirto, perubahan terjadi pada posisi Wakapolda Banten, Wakapolda Maluku, dan Wakapolda Papua Barat Daya. Pergeseran ini menandai bahwa penyegaran tidak hanya terpusat di Mabes Polri, tetapi juga diarahkan pada struktur kepemimpinan kewilayahan.
Polresta IKN dibentuk, delapan Polres naik status
Pada level kewilayahan, promosi 190 jabatan Kapolres/Ta/Metro/Tabes menjadi salah satu poin menonjol dalam mutasi kali ini. Humas Polri menyebut kebijakan tersebut disertai pembentukan satu Polresta baru di kawasan IKN, empat Polres Tipe D baru, serta peningkatan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta.
Empat Polres Tipe D baru itu berada di Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut. Sementara delapan Polres yang naik status menjadi Polresta berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah, seiring kebutuhan pelayanan kepolisian yang terus berkembang di daerah-daerah tersebut.
“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” kata Trunoyudo dalam keterangan resmi yang dikutip media.
Mutasi kali ini juga memperlihatkan promosi yang lebih luas bagi polisi wanita. Sebanyak 45 polwan memperoleh promosi jabatan, termasuk 17 personel yang dipromosikan menjadi Kapolres setingkat IIIA2. Menurut Trunoyudo, langkah ini menunjukkan komitmen Polri terhadap pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tanpa membedakan gender.
Polri menegaskan seluruh kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit, dan evaluasi kinerja berkelanjutan. Dengan skala mutasi yang menyentuh Mabes Polri hingga satuan kewilayahan, perubahan ini akan menjadi salah satu penataan personel terbesar di pertengahan 2026 dan dinilai penting untuk mengukur arah penguatan struktur Polri ke depan.
