SulawesiPos.com — Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. Hingga September 2026, tercatat sebanyak 11.093 nomor polisi kendaraan resmi diblokir akibat terindikasi disalahgunakan serta digunakan secara berulang di luar ketentuan.
Pemblokiran tersebut tersebar di empat wilayah kerja Regional Sulawesi, dengan rincian wilayah Sulawesi Selatan dan Barat sebanyak 6.023 nopol, wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 2.355 nopol, wilayah Sulawesi Tengah sebanyak 2.189 nopol, serta wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo sebanyak 526 nopol.
Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, menegaskan bahwa langkah tegas ini merupakan komitmen perusahaan dalam menjaga ketepatan distribusi energi bagi masyarakat yang berhak.
“Kami terus melakukan pemantauan terhadap transaksi BBM Subsidi. Apabila ditemukan QR Code yang terindikasi disalahgunakan atau digunakan secara berulang dan tidak sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM Subsidi tetap tepat sasaran,” ujar Okky dalam keterangannya di Makassar, Jumat (18/9/2026).
Pengawasan ketat tersebut difokuskan untuk memastikan kecocokan antara kendaraan yang mengisi BBM dengan data yang terdaftar pada sistem. Di samping itu, Pertamina turut berkoordinasi secara aktif bersama pihak terkait guna mengawal dinamika penyaluran di seluruh SPBU secara berkelanjutan.
Okky juga mengingatkan konsumen agar menjaga kerahasiaan data registrasi masing-masing guna menghindari potensi pemblokiran akibat aktivitas transaksi yang dinilai mencurigakan oleh sistem.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan QR Code sesuai dengan kendaraan dan kebutuhan masing-masing. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak meminjamkan atau menggunakan QR Code milik pihak lain, karena setiap penggunaan QR Code oleh orang lainnya dapat terindikasi sebagai pengisian berulang yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Okky.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berkomitmen melanjutkan monitoring dan evaluasi secara berkala demi terwujudnya tata kelola subsidi yang tertib.
Masyarakat yang mendapati kendala teknis terkait pemindaian kode atau memerlukan informasi layanan dapat segera melapor melalui layanan Pertamina Contact Center 135 yang beroperasi selama 24 jam.
