SulawesiPos.com – Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun ekonomi rakyat dari tingkat desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal itu disampaikan Presiden saat meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Presiden, program MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi besar di desa.
“Nilai apa yang kita buat hari ini? Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG. Mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang,” ujar Presiden.
Prabowo memaparkan bahwa dalam satu desa, program MBG dapat memunculkan perputaran uang hingga lebih dari Rp10 miliar per tahun.
Perputaran ekonomi tersebut dinilai akan langsung menghidupkan pelaku usaha kecil di desa, mulai dari petani, peternak, hingga produsen pangan lokal.
“Satu desa Rp10.800.000.000 beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup,” katanya.
Koperasi Desa Jadi Pusat Distribusi dan Layanan Ekonomi
Presiden menilai kombinasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi fondasi penting dalam membangkitkan ekonomi nasional berbasis rakyat.
Menurutnya, koperasi desa nantinya tidak hanya menyediakan sembako dan pupuk subsidi, tetapi juga menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat.
“MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita,” tegas Presiden.
Prabowo mengatakan salah satu persoalan utama petani selama ini adalah distribusi hasil panen yang sulit menjangkau pasar. Akibatnya, banyak hasil pertanian rusak sebelum terjual.
“Banyak panen yang rusak, panen yang puso. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, ‘Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia tapi tidak ada yang beli,’” ucapnya.
Melalui koperasi desa, pemerintah menyiapkan sarana distribusi mandiri seperti truk dan kendaraan angkut agar petani tidak lagi bergantung pada pihak lain.
“Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick up sendiri, dia tidak akan tergantung mana pun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki,” ujar Presiden.
Imbas Viral Kasus Sekolah Kosong di Madura, BGN Minta SPPG Aktif Cek Sekolah Penerima MBG
Selain distribusi hasil panen, koperasi desa juga akan menjadi penyalur gas, bantuan pemerintah, layanan kredit murah, hingga apotek dengan harga obat terjangkau.
Pemerintah Targetkan Puluhan Ribu Koperasi Desa
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan pemerintah menargetkan percepatan pembangunan koperasi secara besar-besaran.
Setelah meresmikan lebih dari seribu koperasi desa, pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi meningkat hingga puluhan ribu pada Agustus mendatang.
“Dari seribu ini, dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30 ribu koperasi,” kata Presiden.
Prabowo menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menjalankan program besar apabila didukung strategi dan kerja sama antarlembaga negara.
“Kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, kalau punya kerja sama, kita mampu berbuat yang luar biasa,” tandasnya.
Meski optimistis terhadap program tersebut, Presiden mengakui potensi penyimpangan tetap ada dalam pelaksanaannya. Karena itu, pemerintah menegaskan akan bertindak tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“Pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan,” ujar Presiden.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memerintahkan penurunan bunga kredit ultra mikro PNM Mekaar agar lebih terjangkau masyarakat kecil.
“Tadinya bunganya itu 24 persen, 22 saya perintahkan harus turun, di bawah 10 persen,” katanya.
Ke depan, koperasi desa diharapkan menjadi pusat layanan keuangan rakyat dengan akses pembiayaan murah untuk memperkuat industrialisasi berbasis desa di seluruh Indonesia.

