Utang Amerika Serikat Tembus 40 Triliun Dolar, Bunga Menggerogoti Anggaran hingga Mengguncang Pasar Dunia

SulawesiPos.com – Pemerintah federal Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah menanggung utang bruto lebih dari 40 triliun dolar AS setelah total kewajibannya mencapai tepat 40.047.425.768.420,22 dolar pada Selasa (18/8/2026).

Ini berdasarkan data yang diumumkan Departemen Keuangan AS di Washington pada Rabu (19/8/2026), akibat akumulasi defisit anggaran, belanja penanganan pandemi, pemotongan pajak, pembiayaan program sosial, dan meningkatnya beban bunga selama pemerintahan Donald Trump serta Joe Biden.

Tonggak bersejarah yang mencerminkan memburuknya ketidakseimbangan fiskal negara berekonomi terbesar dunia itu dilaporkan Reuters pada 19 Agustus 2026 waktu Amerika Serikat atau 20 Agustus 2026 waktu Indonesia, dengan data utama bersumber dari laporan harian Departemen Keuangan AS.

Utang tersebut terdiri atas sekitar 32,266 triliun dolar AS dalam bentuk surat berharga pemerintah yang dikuasai publik dan 7,782 triliun dolar berupa kewajiban antarlembaga pemerintah federal.

Utang bruto mencakup seluruh kewajiban pemerintah, termasuk utang yang secara internal dipegang lembaga negara, sedangkan utang yang dikuasai publik lebih sering digunakan para ekonom untuk mengukur tekanan fiskal karena benar-benar harus dibiayai melalui pasar.

BACA JUGA:  Trump Kembali Curi Panggung, Momen Sakral Juara Dunia Spanyol Tertutup Bayang-Bayang Presiden AS

Angka 40 triliun dolar AS setara dengan sekitar 40.000 miliar dolar, sehingga besarnya mendekati gabungan nilai tahunan perekonomian China, Jerman, Jepang, India, dan Inggris.

Jika dibagi secara matematis berdasarkan jumlah penduduk dan rumah tangga, beban tersebut setara sekitar 117.000 dolar AS per penduduk atau 297.000 dolar AS per rumah tangga Amerika, meskipun angka itu bukan tagihan pribadi yang harus dibayar langsung oleh setiap warga.

Amerika baru melampaui utang 39 triliun dolar pada Maret 2026, sehingga tambahan satu triliun dolar berikutnya terkumpul dalam waktu kurang dari lima bulan.

Sebagai perbandingan historis, Amerika memerlukan hampir dua abad untuk mencapai utang satu triliun dolar pada 1981, tetapi hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun untuk melipatgandakannya menjadi sekitar empat puluh kali lipat.

Berlipat Dua dalam Kurang dari Satu Dasawarsa

Beban utang Amerika kini lebih dari dua kali lipat dibandingkan 19,95 triliun dolar AS ketika Donald Trump pertama kali dilantik sebagai presiden pada Januari 2017.

BACA JUGA:  Dino Patti Djalal: BoP Terlalu Didominasi AS, Minim Empati terhadap Tragedi Gaza

Sekitar sepertiga kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintahan Trump dan Biden melakukan pinjaman besar-besaran guna membiayai layanan kesehatan, bantuan tunai, perlindungan pekerjaan, serta penyelamatan perekonomian selama pandemi Covid-19.

Reuters menghitung utang federal bertambah sekitar 7,8 triliun dolar selama masa jabatan pertama Trump, sementara kenaikannya sejak ia kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 mencapai sekitar 3,8 triliun dolar.

Dengan demikian, peningkatan utang selama dua periode pemerintahan Trump sejauh ini mencapai sekitar 11,6 triliun dolar, sedangkan pada empat tahun pemerintahan Biden utang bertambah sekitar 8,4 triliun dolar.

Kenaikan pada era Biden selain berkaitan dengan pemulihan pandemi juga dipengaruhi pembiayaan infrastruktur, subsidi energi bersih, dan berbagai program sosial, sementara kebijakan Trump ditandai pemotongan pajak, belanja pandemi, pengeluaran pertahanan, serta berbagai paket kebijakan pada masa jabatan keduanya.

Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab atau CRFB menilai keputusan fiskal kedua pemerintahan telah mempercepat pertumbuhan utang melampaui lintasan yang diperkirakan apabila kebijakan sebelumnya dibiarkan berjalan tanpa perubahan.

BACA JUGA:  Setelah Hormuz Dibuka, Amerika Serikat Bersiap Menekan Rusia Lebih Kuat

Presiden CRFB Maya MacGuineas memperingatkan bahwa utang 40 triliun dolar bukan sekadar angka pembukuan karena dampaknya mengalir ke perekonomian melalui pembayaran bunga, tekanan inflasi, menyempitnya ruang anggaran, dan berkurangnya kemampuan pemerintah menghadapi krisis baru.

SulawesiPos.com – Pemerintah federal Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah menanggung utang bruto lebih dari 40 triliun dolar AS setelah total kewajibannya mencapai tepat 40.047.425.768.420,22 dolar pada Selasa (18/8/2026).

Ini berdasarkan data yang diumumkan Departemen Keuangan AS di Washington pada Rabu (19/8/2026), akibat akumulasi defisit anggaran, belanja penanganan pandemi, pemotongan pajak, pembiayaan program sosial, dan meningkatnya beban bunga selama pemerintahan Donald Trump serta Joe Biden.

Tonggak bersejarah yang mencerminkan memburuknya ketidakseimbangan fiskal negara berekonomi terbesar dunia itu dilaporkan Reuters pada 19 Agustus 2026 waktu Amerika Serikat atau 20 Agustus 2026 waktu Indonesia, dengan data utama bersumber dari laporan harian Departemen Keuangan AS.

Utang tersebut terdiri atas sekitar 32,266 triliun dolar AS dalam bentuk surat berharga pemerintah yang dikuasai publik dan 7,782 triliun dolar berupa kewajiban antarlembaga pemerintah federal.

Utang bruto mencakup seluruh kewajiban pemerintah, termasuk utang yang secara internal dipegang lembaga negara, sedangkan utang yang dikuasai publik lebih sering digunakan para ekonom untuk mengukur tekanan fiskal karena benar-benar harus dibiayai melalui pasar.

BACA JUGA:  22 Negara Siap Amankan Selat Hormuz, NATO Jawab Kritik Trump di Tengah Konflik Iran

Angka 40 triliun dolar AS setara dengan sekitar 40.000 miliar dolar, sehingga besarnya mendekati gabungan nilai tahunan perekonomian China, Jerman, Jepang, India, dan Inggris.

Jika dibagi secara matematis berdasarkan jumlah penduduk dan rumah tangga, beban tersebut setara sekitar 117.000 dolar AS per penduduk atau 297.000 dolar AS per rumah tangga Amerika, meskipun angka itu bukan tagihan pribadi yang harus dibayar langsung oleh setiap warga.

Amerika baru melampaui utang 39 triliun dolar pada Maret 2026, sehingga tambahan satu triliun dolar berikutnya terkumpul dalam waktu kurang dari lima bulan.

Sebagai perbandingan historis, Amerika memerlukan hampir dua abad untuk mencapai utang satu triliun dolar pada 1981, tetapi hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 tahun untuk melipatgandakannya menjadi sekitar empat puluh kali lipat.

Berlipat Dua dalam Kurang dari Satu Dasawarsa

Beban utang Amerika kini lebih dari dua kali lipat dibandingkan 19,95 triliun dolar AS ketika Donald Trump pertama kali dilantik sebagai presiden pada Januari 2017.

BACA JUGA:  Trump Media Rugi Rp3,8 Triliun, Pendapatannya Cuma Rp27 Miliar

Sekitar sepertiga kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintahan Trump dan Biden melakukan pinjaman besar-besaran guna membiayai layanan kesehatan, bantuan tunai, perlindungan pekerjaan, serta penyelamatan perekonomian selama pandemi Covid-19.

Reuters menghitung utang federal bertambah sekitar 7,8 triliun dolar selama masa jabatan pertama Trump, sementara kenaikannya sejak ia kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 mencapai sekitar 3,8 triliun dolar.

Dengan demikian, peningkatan utang selama dua periode pemerintahan Trump sejauh ini mencapai sekitar 11,6 triliun dolar, sedangkan pada empat tahun pemerintahan Biden utang bertambah sekitar 8,4 triliun dolar.

Kenaikan pada era Biden selain berkaitan dengan pemulihan pandemi juga dipengaruhi pembiayaan infrastruktur, subsidi energi bersih, dan berbagai program sosial, sementara kebijakan Trump ditandai pemotongan pajak, belanja pandemi, pengeluaran pertahanan, serta berbagai paket kebijakan pada masa jabatan keduanya.

Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab atau CRFB menilai keputusan fiskal kedua pemerintahan telah mempercepat pertumbuhan utang melampaui lintasan yang diperkirakan apabila kebijakan sebelumnya dibiarkan berjalan tanpa perubahan.

BACA JUGA:  Tiba di Washington DC, Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Tiga Pertemuan

Presiden CRFB Maya MacGuineas memperingatkan bahwa utang 40 triliun dolar bukan sekadar angka pembukuan karena dampaknya mengalir ke perekonomian melalui pembayaran bunga, tekanan inflasi, menyempitnya ruang anggaran, dan berkurangnya kemampuan pemerintah menghadapi krisis baru.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru