Jusuf Kalla: Ketahanan Ekonomi Bergantung pada Sinergi Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat

SulawesiPos.com – Mantan Wapres Jusuf Kalla menegaskan ketahanan ekonomi nasional bergantung pada sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat saat membuka Rakerkonas APINDO XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin, 3 Agustus 2026. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menilai tiga unsur tersebut harus saling menguatkan agar Indonesia mampu menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan perang, perubahan iklim, defisit anggaran, dan persaingan global yang makin ketat.

Menurut JK, negara yang ingin maju tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah atau kekuatan pasar semata. Ia menyebut pemerintahan yang baik, pengusaha yang produktif, dan masyarakat yang aktif sebagai tiga pilar utama yang menentukan kekuatan ekonomi suatu bangsa.

“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK.

Ia menjelaskan pemerintah memiliki tugas membangun regulasi, infrastruktur, dan layanan publik yang efektif.

BACA JUGA:  Pemerintah Waspadai Inflasi Naik Usai Lebaran 2026, Ini Penyebabnya

Sementara pengusaha menjadi penggerak utama ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, membangun industri, dan memberi kontribusi melalui pajak.

“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” katanya.

JK menilai kunci kekuatan ekonomi terletak pada keseimbangan antara peran negara dan aktivitas dunia usaha.

Ia menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan tidak ada satu model tunggal yang otomatis berhasil jika tidak dibarengi harmoni antara kebijakan pemerintah dan produktivitas pelaku usaha.

“Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha,” jelasnya.

Tekanan Global dan Risiko Domestik

Dalam pidatonya, JK menyebut ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tekanan dari luar dan dalam negeri secara bersamaan.

Dari sisi global, konflik di Timur Tengah dan Ukraina disebut berdampak langsung pada kenaikan harga energi, ongkos produksi, serta tekanan terhadap ekspor dan persaingan dagang.

SulawesiPos.com – Mantan Wapres Jusuf Kalla menegaskan ketahanan ekonomi nasional bergantung pada sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat saat membuka Rakerkonas APINDO XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin, 3 Agustus 2026. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menilai tiga unsur tersebut harus saling menguatkan agar Indonesia mampu menjaga daya tahan ekonomi di tengah tekanan perang, perubahan iklim, defisit anggaran, dan persaingan global yang makin ketat.

Menurut JK, negara yang ingin maju tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah atau kekuatan pasar semata. Ia menyebut pemerintahan yang baik, pengusaha yang produktif, dan masyarakat yang aktif sebagai tiga pilar utama yang menentukan kekuatan ekonomi suatu bangsa.

“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK.

Ia menjelaskan pemerintah memiliki tugas membangun regulasi, infrastruktur, dan layanan publik yang efektif.

BACA JUGA:  Jusuf Kalla Kenang Rahmat Gobel sebagai Sosok Baik, Ramah, dan Berjasa

Sementara pengusaha menjadi penggerak utama ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, membangun industri, dan memberi kontribusi melalui pajak.

“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” katanya.

JK menilai kunci kekuatan ekonomi terletak pada keseimbangan antara peran negara dan aktivitas dunia usaha.

Ia menyebut pengalaman berbagai negara menunjukkan tidak ada satu model tunggal yang otomatis berhasil jika tidak dibarengi harmoni antara kebijakan pemerintah dan produktivitas pelaku usaha.

“Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha,” jelasnya.

Tekanan Global dan Risiko Domestik

Dalam pidatonya, JK menyebut ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tekanan dari luar dan dalam negeri secara bersamaan.

Dari sisi global, konflik di Timur Tengah dan Ukraina disebut berdampak langsung pada kenaikan harga energi, ongkos produksi, serta tekanan terhadap ekspor dan persaingan dagang.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru