SulawesiPos.com — Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, menegaskan bahwa akreditasi merupakan instrumen strategis untuk menghadapi tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikannya dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 di Nusa Dua, Bali, Senin (22/6/2026).
Pertemuan internasional yang dibuka bersama Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Chair APAC ini mengangkat tema “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation”.
Donny menjelaskan, pelaku usaha saat ini tidak hanya dihadapkan pada persaingan harga dan kualitas, tetapi juga tuntutan pemenuhan standar keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.
“Di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan pasar global, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator maupun konsumen,” ujar Donny.
Tantangan Regulasi Global dan EUDR
Tuntutan terhadap praktik bisnis berkelanjutan menjadi salah satu isu utama, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan komoditas ekspor seperti kelapa sawit terbukti bebas dari deforestasi.
Merespons kebijakan tersebut, Donny menyebut bahwa BSN melalui KAN terus memperkuat akreditasi lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Langkah ini diambil untuk memastikan ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit Indonesia transparan dan mampu memenuhi standar global.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan dengan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel,” tegasnya.
Melalui mutual recognition arrangements (pengaturan saling pengakuan) antarorganisasi akreditasi internasional, hasil pengujian dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa pengujian ulang. Hal ini dinilai mampu mengurangi hambatan teknis perdagangan dan mempercepat akses produk Indonesia ke pasar internasional.
Peringkat Empat Dunia
Kredibilitas sistem akreditasi nasional juga diakui secara global. Berdasarkan data Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia menempati peringkat ke-23 dunia, sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN.
Khusus untuk pilar akreditasi, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia dari 185 negara yang dievaluasi.
Meski demikian, Donny mengingatkan agar sistem akreditasi Indonesia terus beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi masa depan. Pengembangan skema akreditasi baru kini tengah disiapkan guna mendukung ekonomi digital, teknologi maju seperti kecerdasan buatan dan kendaraan listrik, serta transisi energi.
“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan penentu daya saing negara. Dengan ini, produk kita memiliki peluang lebih besar menembus pasar internasional,” pungkas Donny.
