SulawesiPos.com – Israel memutuskan seluruh kontak dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres setelah negara itu masuk daftar hitam PBB terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik. Tel Aviv mengecam keputusan tersebut dan menyebutnya tidak dapat diterima.
Keputusan itu diumumkan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Ia menyatakan Israel tidak lagi menjalin komunikasi dengan kantor Sekjen PBB selama Guterres masih memimpin badan dunia tersebut.
“Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini,” kata Danon dalam pernyataan video yang diunggah ke media sosial X, melansir AFP, Jumat (29/5/2026).
Danon menilai masuknya Israel dalam daftar hitam PBB sebagai keputusan yang keterlaluan. Ia juga memprotes karena Israel ditempatkan dalam daftar yang sama dengan kelompok Hamas.
“Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” ujar Danon.
Ia menuding Sekjen PBB dan jajarannya menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menurut Danon, penyandingan Israel dengan Hamas dalam daftar tersebut tidak bisa diterima oleh pemerintahnya.
“Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima,” tegasnya.
Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam keputusan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menyebut masuknya Israel ke dalam daftar hitam kekerasan seksual PBB sebagai hal yang memalukan dan tidak masuk akal.
“Langkah ini merupakan bukti lebih lanjut untuk sifat asli PBB: sebuah organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya,” kata Marmorstein.
Misi diplomatik Israel untuk PBB menyatakan tidak akan melakukan kontak dengan kantor Sekjen PBB selama Antonio Guterres masih menjabat. Masa jabatan Guterres diketahui akan berakhir pada 31 Desember mendatang.
Juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya telah mengetahui pengumuman Israel tersebut. Namun, ia menegaskan pintu Sekjen PBB tetap terbuka.
“Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka,” ujar Dujarric.
Laporan tahunan Sekjen PBB mengenai kekerasan seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara terkait sebelum diumumkan kepada publik. Dalam laporan terakhir pada Agustus tahun lalu, Israel telah diperingatkan dapat masuk daftar pihak yang dicurigai atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.
Hamas juga muncul dalam daftar tersebut terkait dugaan kekerasan seksual saat serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menjadi pemicu perang Gaza dan juga dikaitkan dengan dugaan penganiayaan para sandera.
PBB sebelumnya mengutip “informasi yang kredibel” mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pasukan keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. PBB juga menyebut inspektur mereka ditolak mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.
Danon membantah tuduhan itu dan menyatakan Israel telah mengundang perwakilan PBB untuk memeriksa dugaan tersebut secara langsung. Menurutnya, pihak PBB memilih tidak datang.
“Kami mengundang perwakilan PBB untuk datang ke Israel, untuk memeriksa tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal itu. Mereka memilih untuk tidak datang,” sebut Danon.
Hubungan Israel dan PBB semakin memburuk sejak serangan Hamas pada 2023 yang memicu perang di Jalur Gaza. Israel sebelumnya juga menegur Guterres dan sejumlah pejabat PBB karena mengkritik serangan militer Israel di Gaza.
Pada 2024, Israel bahkan menetapkan Guterres sebagai persona non grata. Tel Aviv juga pernah menuduh sejumlah pegawai UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, ikut terlibat dalam serangan Hamas.
