Sulawesipos.com – Presiden BEM se-Kota Makassar menggelar Forum Dialog Kebangsaan untuk membahas sejumlah isu nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga wacana Reformasi Jilid II.
Forum tersebut berlangsung di Kopi Teko, Kota Makassar, pada Selasa (16/6/2026). Kegiatan ini digelar oleh BEM se-Kota Makassar dengan BEM Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai tuan rumah.
Forum tersebut mengangkat tema “Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat: Peran Mahasiswa Dalam Memutus Rantai Kesenjangan Menuju Indonesia Emas”.
Tema ini menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari ruang kritik dan gagasan terhadap arah kebijakan publik.
Sejumlah presiden mahasiswa dan perwakilan BEM lintas kampus hadir dalam kegiatan tersebut.
Mereka berasal dari beberapa kampus di Makassar, termasuk Unismuh Makassar, UNM, STIEM Bongaya, UIN Alauddin Makassar, dan Poltekkes.
Forum Mahasiswa Bahas Isu Ekonomi dan Kesejahteraan
Presiden Mahasiswa Unismuh Makassar, Andi Rama Ramadhan, menyebut forum itu digelar untuk merespons dinamika nasional yang tengah menjadi perhatian publik.
Isu yang dibahas mencakup ekonomi, kesejahteraan, dan arah gerakan mahasiswa.
Menurut Andi Rama, gerakan mahasiswa perlu tetap menjaga independensi dalam menyikapi situasi kebangsaan. Ia menilai kritik mahasiswa harus berbasis data dan tidak mudah ditarik ke kepentingan politik tertentu.
“Dalam menyikapi situasi kebangsaan belakangan ini, gerakan mahasiswa harus tetap mengedepankan independensi. Gerakan kita harus matang berbasis data, serta tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik praktis maupun elit oligarki, apalagi dengan tren isu Reformasi Berjilid,” tegas Andi Rama.
Pernyataan itu menjadi salah satu penekanan forum, terutama di tengah munculnya berbagai isu yang menyeret perhatian mahasiswa.
Forum tersebut juga menempatkan isu kesejahteraan sebagai bagian penting dalam agenda kebangsaan.
Mahasiswa Soroti MBG, KDMP, dan Tata Kelola Negara
Selain isu pelemahan rupiah, forum ini turut membahas program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dua program tersebut dinilai perlu dikawal agar pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip transparansi dan pengawasan publik.
Para peserta forum juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola negara.
Mahasiswa menilai negara harus hadir lebih tegas dalam menghadapi praktik mafia yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami berharap dan menegaskan agar negara tidak boleh kalah oleh mafia. Perkuat pemberantasan korupsi, bongkar mafia migas, serta perkuat tata kelola dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang bertujuan menyejahterakan rakyat demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Isu tersebut dipandang berkaitan langsung dengan masa depan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, mahasiswa mendorong agar program pemerintah tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
Gerakan Mahasiswa Didorong Tetap Independen
Forum Dialog Kebangsaan ini juga menjadi ruang konsolidasi gagasan antar-BEM di Makassar.
Mahasiswa menekankan bahwa gerakan kampus perlu menjaga jarak dari kepentingan elite politik dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan forum tersebut, BEM se-Kota Makassar berupaya memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal agenda kesejahteraan nasional.
Isu ekonomi, program prioritas pemerintah, dan arah gerakan mahasiswa dipandang masih perlu terus dikritisi secara terbuka.
