SulawesiPos.com – Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, menilai persoalan kepadatan jemaah di Mina masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M.
Hal tersebut disampaikan Marwan di Mina, Makkah, dikutip dari Parlementaria, Jumat (29/5/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan baik dan sesuai agenda sejak fase kedatangan hingga puncak ibadah.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda,” kata Marwan
Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Mina masih menjadi persoalan serius akibat keterbatasan kapasitas kawasan yang menyebabkan kepadatan sulit dihindari saat jutaan jemaah berkumpul untuk mabit dan lempar jumrah.
Akibat kondisi tersebut, ruang gerak jemaah menjadi semakin sempit dan kenyamanan menurun.
Jemaah Keluhkan AC dan Pasokan Air
Selain kepadatan, Timwas Haji DPR RI juga menerima sejumlah laporan terkait fasilitas dasar yang dinilai belum optimal.
Marwan menyebut sejumlah jemaah mengeluhkan pendingin udara atau AC yang tidak berfungsi maksimal serta pasokan air yang belum memadai di beberapa titik.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan Mina membutuhkan pendekatan baru yang lebih progresif agar masalah serupa tidak terus berulang setiap musim haji.
Usulkan Tenda Bertingkat dan Skema Tanazul
Marwan menilai apabila perluasan kawasan Mina sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan, maka pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat.
“Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.
Selain pembangunan fasilitas fisik, Timwas Haji DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul untuk mengurangi kepadatan di Mina.
Dalam skema tersebut, sebagian jemaah tidak harus mabit di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel dengan pengaturan tertentu.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut dari total sekitar 201 ribu jemaah Indonesia tahun ini.
“Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian matang dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi.
Karena itu, DPR berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia nantinya dapat memperkuat koordinasi dan negosiasi demi mencari solusi permanen atas persoalan di Mina.
“Persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegas Marwan.
