SulawesiPos.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merancang regulasi untuk mengatur rencana impor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyebut fokus pemerintah saat ini adalah menentukan mekanisme impor yang paling tepat.
“Jadi, sekarang tinggal instrumen bagaimana mengimpornya. Apakah langsung badan usaha atau ada BLU. Ini dua opsi yang kami sedang siapkan payung regulasinya,” ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).
Skema BUMN atau BLU
Menurut Yuliot, terdapat dua opsi utama yang tengah dikaji pemerintah. Pertama, impor dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN). Namun, opsi ini memiliki konsekuensi karena BUMN telah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak lain.
Selain itu, proses pengadaan melalui BUMN juga harus melalui mekanisme tender, sementara skema kerja sama dengan Rusia bersifat antarpemerintah (government-to-government).
“Kemudian bagaimana pembiayaannya, itu kan konsekuensinya proses pengadaan. Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dahulu,” jelasnya.
Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan penggunaan skema Badan Layanan Umum (BLU) yang dinilai lebih fleksibel, terutama dalam hal pembiayaan dan jalur pengadaan.
Rencana impor ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi tingkat tinggi antara Prabowo Subianto dan Vladimir Putin.
Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Rusia telah berkomitmen menyediakan hingga 150 juta barel minyak dengan harga khusus.
Menurutnya, Rusia awalnya siap mengirim 100 juta barel, dengan tambahan 50 juta barel jika Indonesia masih membutuhkan pasokan.
“Dia ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin,” ujar Hashim.
Alternatif Energi di Tengah Krisis Global
Kesepakatan ini menjadikan Rusia sebagai salah satu alternatif pemasok energi bagi Indonesia, di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.
Ketegangan internasional, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, disebut turut memicu krisis energi global yang berdampak pada pasokan dan harga minyak.
Pemerintah kini masih membahas secara intensif skema impor yang akan digunakan, termasuk koordinasi lintas kementerian dan badan usaha terkait.
