SulawesiPos.com – Program kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Gizi Nasional dalam pengawasan makanan mendapat apresiasi dari Komisi IX DPR RI.
Kolaborasi ini dilakukan menyusul maraknya temuan kasus keracunan pada penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai program MBG pada dasarnya merupakan inisiatif yang baik.
Namun, pelaksanaannya dinilai masih belum didukung manajemen dan perencanaan yang matang.
Ia juga menyoroti bahwa berbagai kasus keracunan yang beredar belum sepenuhnya dapat dipastikan penyebabnya sebelum ada hasil investigasi resmi dari BPOM.
“Dapur-dapur yang belum terbukti kebersihannya juga masih banyak, sehingga kerja sama antara BPOM dan BGN memang harus ditindaklanjuti untuk mengurangi risiko keracunan,” ujarnya dalam rapat di DPR, Senin (20/4/2026).
Keamanan Pangan Jadi Kunci
Irma menekankan bahwa keamanan pangan merupakan syarat utama agar manfaat gizi dari program MBG dapat diterima secara optimal oleh masyarakat.
Ia mendorong penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar makanan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi.
Dalam hal ini, BPOM diharapkan turut berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaksana MBG di tingkat SPPG.
“Bahan pangan merupakan hal krusial untuk menjaga kualitas makanan, apabila tidak tentunya akan menjadi bom waktu, selain itu anggaran yang ada juga harus didukung agar program yang direncanakan benar benar berjalan,” tuturnya.
Selain itu, politisi Partai NasDem tersebut meminta BPOM menyiapkan pengawalan keamanan pangan secara menyeluruh.
Upaya ini meliputi penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas dan pelaksana SPPG, hingga pengembangan sistem surveilans pangan.
Ia juga menekankan pentingnya sistem pelaporan terintegrasi secara nasional untuk memastikan setiap potensi risiko dapat terdeteksi lebih cepat.
Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan aman, bermutu, dan berkelanjutan.
