Komisi IX DPR menyoroti dugaan komersialisasi obat HIV gratis dan buruknya sanitasi rumah warga miskin yang dinilai menjadi faktor penyebaran HIV dan TBC.
Komisi IX DPR memastikan akan mengawal aturan turunan UU PPRT agar perlindungan pekerja rumah tangga tetap komprehensif dan tidak melemah di tingkat implementasi.
Komisi IX DPR menilai pengawasan BPOM masih lemah karena produk berbahaya seperti obat ilegal dan kosmetik bermerkuri masih marak beredar, berpotensi membebani BPJS Kesehatan.
Komisi IX DPR menyoroti kasus keracunan dalam program MBG dan mendorong BPOM serta BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan agar program berjalan optimal.
DPR mengapresiasi Program Magang Nasional yang telah menjangkau 100 ribu peserta, namun menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja sebagai indikator keberhasilan.
DPR menilai maraknya pelanggaran THR sebagai bukti lemahnya pengawasan. Sanksi administratif dinilai tak efektif, dan pelanggaran didorong menjadi tindak pidana.