SulawesiPos.com – Kebijakan work from home (WFH) yang didorong pemerintah sebagai respons terhadap tekanan krisis energi global dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di wilayah perkotaan.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pengurangan mobilitas komuter melalui WFH membantu mengendalikan konsumsi energi dalam jangka pendek.
Namun, kontribusinya terhadap total konsumsi energi nasional masih relatif terbatas.
Efisiensi Anggaran, Tapi Bergantung pada Infrastruktur
Dosen Universitas Hasanuddin sekaligus pengamat kebijakan publik, Adnan Nasution, menyebut kebijakan ini juga berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“WFH membantu menekan biaya operasional, seperti penggunaan BBM, listrik kantor, hingga biaya pendukung lainnya,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).
Namun, ia menegaskan efektivitas WFH sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, khususnya teknologi informasi.
Di sejumlah wilayah seperti Toraja, Enrekang, Selayar, dan Pangkep, akses internet dan listrik masih menjadi kendala utama. Bahkan, di beberapa daerah, listrik hanya tersedia pada malam hari.
“Kondisi ini membuat pelayanan berbasis digital sulit diterapkan secara optimal,” katanya.
Selain infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi WFH.
Sebagian masyarakat dinilai belum terbiasa menggunakan layanan digital, sehingga berpotensi menghambat akses terhadap pelayanan publik.
Di sisi lain, tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh.
Layanan kesehatan, khususnya unit gawat darurat, serta pendidikan berbasis praktik tetap membutuhkan kehadiran fisik.
“Pemerintah harus memilah jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara jarak jauh dan yang harus dilakukan secara langsung,” ujar Adnan.
Perlu Solusi Struktural dan Transisi Energi
Dalam konteks yang lebih luas, Adnan menekankan bahwa WFH hanya merupakan solusi jangka pendek dalam menghadapi krisis energi.
Tanpa kebijakan struktural yang komprehensif, langkah ini dinilai tidak cukup untuk menjaga ketahanan energi nasional.
IESR pun menyoroti pentingnya percepatan transisi energi, termasuk pengembangan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi, guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Risiko Inflasi dan Dampak Ekonomi
Adnan juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian, termasuk inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor ekonomi jika tidak ditangani sejak awal,” katanya.
