Kebijakan WFH dinilai membantu efisiensi BBM dan anggaran, namun implementasinya masih terkendala infrastruktur dan belum mampu menjawab persoalan struktural ketahanan energi Indonesia.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah mendorong skema kerja fleksibel, termasuk satu hari work from home (WFH) per pekan, merupakan langkah rasional di tengah tekanan harga dan risiko pasokan energi global.