SulawesiPos.com – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, M. Yusuf Chudlori, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Selain alasan efisiensi, pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini menilai sistem pemilihan tidak langsung mampu meredam konflik horizontal di tengah masyarakat.
Gus Yusuf mencermati bahwa selama ini sistem pemilihan langsung sering kali memicu polarisasi yang tajam dan berkepanjangan di akar rumput. Benturan antarmasyarakat yang berbeda pilihan politik dianggap menjadi beban sosial yang berat.
“Masyarakat ini kan dibenturkan terus, baik pemilihan bupati, gubernur, presiden, yang itu persoalannya tidak selesai hanya satu atau dua tahun,” ujar Gus Yusuf kepada Republika, Sabtu (03/01/2026).
Selain faktor sosial, Gus Yusuf menyoroti besarnya biaya politik yang harus ditanggung pasangan calon (paslon).
Ia membeberkan bahwa untuk tingkat kabupaten/kota kecil saja, ongkos politik minimal mencapai Rp20 miliar, sementara untuk daerah besar bisa menembus angka Rp100 miliar. Bahkan, pemilihan gubernur diperkirakan bisa menghabiskan dana hingga Rp500 miliar.
Kondisi ini, menurutnya, memaksa partai politik untuk mengutamakan popularitas dan kekuatan finansial (isi tas) dibandingkan kualitas serta kompetensi kader.
“Akhirnya cari calon yang populer. Yang pertama kali disurvei adalah popularitasnya, kedua adalah isi tas, ketiga baru kualitas.
Akibatnya, banyak muncul kepala daerah yang kualitasnya terbatas, belum memenuhi standar, bahkan mungkin belum cukup umur,” tegasnya.
Sistem pemilihan langsung dianggap menutup pintu bagi putra daerah dan kader potensial yang memiliki kemampuan mumpuni namun terkendala modal kapital.
